PADANG- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Bersama wakil gubernur, Vasko Ruseimy menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (3/3/2025). Penyampaian visi dan misi tersebut merupakan langkah awal perjalanan masa jabatan 2025-2030 seiring pelantikan oleh Presiden RI 20 Februari 2025 lalu.
Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi tersebut, Mahyeldi menyampaikan tantangan yang dihadapi daerah ke depan cukup berat dan harus dikelola dengan baik.
“Tantangan dari berbagai sektor yang menjadi prioritas, seperti pemerataan kualitas sumber daya manusia, akses Pendidikan, akses Kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Selain itu juga penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi,” kata Mahyeldi.
Pasangan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat lima tahun ke depan dalam visi dan misinya mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan mengusung tekad Gerak Cepat untuk Sumbar.
Mahyeldi menuturkan, tantangan berat lainnya yang juga dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Antara lain, tahun 2027 belanja pegawai hanya dibolehkan maksimal 30 persen dari total APBD sementara belanja infrastruktur public minimal 40 persen.
“Saat ini belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21 persen sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04 persen. Jadi belanja pegawai masih harus dikurangi secara bertahap dan belanja infrastruktur harus ditambah,” terangnya.
Kondisi itu, lanjutnya, juga dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota bahkan belanja pegawai masih lebih besar dari provinsi. Sementara APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar 52,93 persen masih bergantung dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini tentunya membuat pemerintah provinsi sulit menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah kabupaten/ kota sebab BKK tidak dihitung sebagai anggaran infrastruktur publik,” ujarnya.
Untuk menghadapi berbagai tantangan itu, lanjut Mahyeldi, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang erat antar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota, DPRD, dan seluruh unsur terkait lainnya. Kolaborasi yang kuat dengan kebijakan yang tepat diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi sesuai yang diharapkan.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur 2025-2030 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dia mengakui, tantangan yang dihadapi untuk membawa kemajuan Sumatera Barat bergerak menuju Indonesia Emas sangat berat.
“Target pembangunan daerah yang ditetapkan secara imperatif serta semakin berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah merupakan tantangan yang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras, inovasi dan kolaborasi agar daerah tumbuh mandiri serta mampu membiayai program pembangunan dengan pendapatan daerah sendiri,” kata Muhidi.
Muhidi menambahkan, visi dan misi, sasaran dan program kerja yang dilaksanakan oleh gubernur bersama wakil gubernur lima tahun ke depan dalam kondisi keterbatasan membutuhkan dukungan, kerja sama dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.
Penyampaian visi dan misi pada rapat paripurna DPRD tersebut merupakan pidato pertama gubernur dan wakil gubernur untuk masa jabatan 2025-2030. Mahyeldi-Vasko Ruseimy dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025 lalu. F
