MENTAWAI – Rencana pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Pemkab Mentawai melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terkendala dengan persoalan lahan lokasi. Rencana pembangunan itu dilaksanakan di Muara Siberut Selatan Kecamatan Siberut Selatan dengan anggaran lebih kurang Rp2 miliar.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Priadinata kepada padangmedia.com, Rabu (8/3) mengatakan, proses pembangunan TPI tersebut sebelumnya sudah dilakukan survei lokasi. Bahkan, sudah dilakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa bahwa lokasi tersebut tidak bermasalah.
Namun, setelah dilakukan kroscek ulang, ternyata lokasi pembangunan TPI tersebut bermasalah. Padahal, surat pernyataan atau legalitas persyaratan pembangunan tersebut sudah diberikan kepada kepala dinas yang lama dan dijadikan dasar untuk mengajukan anggaran pembangunan TPI melalui anggaran DAK.
“Setelah ditelusuri keberadaan surat tersebut ternyata tidak ada. Akhirnya persoalan lahan tersebut kita kembalikan kepada pemerintah terendah yakni pihak kecamatan dan desa untuk menyelesaikan lahan pembangunan TPI agar pada saat pembangunan tidak ada bermasalah nantinya,” kata Priadinata yang sering disapa akrap Toto itu.
Diakuinya, sampai saat ini rencana proses tender pelelangan pembangunan TPI belum bisa dilaksanakan untuk dimasukan ke LPSE karena persoalan lahan yang belum rampung. Karena itu, pihaknya menunggu hasil koordinasi dari pihak kecamatan dan desa yang terkait.
Sementara, dalam juknis anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah jelas dimana tempat lokasi pembangunanya dan tidak bisa diahlikan ke lokasi lain. Bila dialihkan ke lokasi lain, maka pembangunan TPI tersebut akan menjadi masalah karena tidak sesuai dengan aturan mainnya.
“Kalau persoalan lahan ini selesai, maka pembangunan TPI di Muara Siberut akan dibangun tahun ini. Apabila si pemilik lahan meminta ganti rugi, maka pembangunan TPI tersebut dinyatakan batal dan anggarannya dipulangkan ke negara. Karena, untuk alokasi anggaran pembebasan lahan tidak ada dalam dana DAK,” ucapnya.
Saat ini, pihaknya tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Ia tetap optimis, apalagi lahan sangat strategis di mana masyarakat ramai melakukan transaksi jual beli.
“Pada intinya, kami dari dinas koordinasinya kepada pemerintah terendah serta menunggu hasil proses penyerahan tanah itu,” jelasnya. (ers)
