PADANG – Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Profesor Ganefri menyayangkan tindakan anarkis mahasiswanya saat berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (25/9/2019). Dia menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang melakukan aksi anarkis tersebut sesuai hukum yang berlaku.
Hal itu ditegaskan Ganefri diwawancara wartawan, Kamis (26/9/2019) terkait aksi unjuk rasa berujung anarkis yang melibatkan sejumlah mahasiswa UNP di gedung DPRD Sumatera Barat kemarin.
“Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan anarkis melakukan pengrusakan saat berunjuk rasa di gedung DPRD Sumbar tersebut,” katanya.
Ganefri menekankan, tidak ada kata maaf terhadap perilaku anarkis. Dia mengaku sedih menyaksikan aksi pengrusakan fasilitas gedung DPRD, dimana diantara pelakunya adalah mahasiswa UNP.
“Saya tidak habis pikir apa sebenarnya yang mereka cari. Padahal aspirasi mereka sudah diterima oleh pimpinan DPRD. Saya sampai menitikkan air mata menyaksikannya,” ucapnya.
Ganefri menegaskan, mahasiswa UNP yang berunjuk rasa berujung anarkis di gedung DPRD Sumbar pada Rabu (25/9) tersebut tanpa sepengetahuannya dan tidak mendapatkan izin kampus. Dia bahkan menduga, ada pihak luar yang datang ke kampus UNP dan melakukan provokasi kepada mahasiswa UNP sehingga terlibat dalam unjuk rasa.
Dia menyatakan, pihak UNP tidak akan melindungi mahasiswa UNP yang terbukti melakukan pengrusakan, jika berurusan dengan aparat hukum. Sebab hal itu menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab institusi UNP.
Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (25/9). Aksi tersebut awalnya berjalan damai dan aspirasi massa demonstran diterima oleh pimpinan DPRD. Bahkan, DPRD langsung menindaklanjutinya dengan mengirimkan ke Presiden RI dan DPR RI.
Kondisi mulai tidak terkendali ketika massa pendemo meminta untuk berdialog dengan anggota dewan. Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar menyatakan menerima perwakilan mahasiswa sebanyak 50 orang. Dia meminta jaminan agar pendemo di luar ruangan tidak melakukan tindakan anarkis.
“Kepada koordinator demonstran disampaikan dialog dapat dilakukan dengan persyaratan peserta demonstrasi lainnya tidak melakukan tindakan anarkis. Kesepakatan ini dijamin oleh koordinator lapangan bahwa mahasiswa tidak akan melakukan anarkis,” terangnya.
Irsyad menambahkan, dialog dilaksanakan di ruangan khusus II. Pada waktu dilakukan dialog di dalam ruangan tersebut, mahasiswa di luar dengan jumlah yang banyak masuk ke dalam DPRD. Tindakan aksi dorong mendorong terjadi antara mahasiswa dengan kepolisian tidak dapat dielakkan.
Dengan kondisi jumlah mahasiswa yang banyak dan sudah tidak dapat dikendalikan, katanya, mahasiswa berhasil menjebol barikade pihak kepolisian. Sehingga berhasil masuk ke dalam gedung DPRD. Tidak sampai disitu, mahasiswa melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan perusakan – perusakan, baik di dalam ruangan rapat paripurna maupun ruangan lainnya.
“Mahasiswa melakukan perusakan seperti pemecahan kaca, perusakan meja, kursi, sound system, pencoretan berbagai dinding serta menghancurkan ruang perpustakaan. Mahasiswa juga melakukan penjarahan di berbagai ruangan antara lain ruangan Fraksi Golkar, ruangan Fraksi Nasdem dengan mengambil tas yang berisikan persuratan penting antara lain paspor dan juga mengambil laptop dan handphone,” paparnya.
Selain itu, juga dilakukan pembakaran ruang samping kanan dan kiri ruang paripurna. Api dengan segera dapat dipadamkan. Di luar ruangan, mahasiswa melakukan perusakan serta pembakaran berbagai fasilitas DPRD. Sebagian aset dalam ruangan DPRD ada yang dibawa keluar dan juga dilakukan pembakaran. (fdc)
