PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang kembali mencatatkan sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahun ini, Padang Panjang sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh daerah dengan standar tata kelola sangat tinggi.
Tidak berhenti di situ, Padang Panjang juga menempati posisi kedua sebagai daerah terbaik dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan di wilayah Sumatera Barat, menegaskan komitmen kuat pemerintah kota dalam memperbaiki setiap rekomendasi audit yang diberikan.
Indeks tindak lanjut sebesar 86,02 persen menjadi bukti bahwa rekomendasi pemeriksaan tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas dengan pendekatan sistematis dan profesional.
Prestasi ini ditandai dengan penyerahan resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Sudarminto Eko Putra kepada Walikota Hendri Arnis.
Acara berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Jumat (29/5) dengan suasana penuh apresiasi dan kebanggaan, menandai perjalanan panjang Padang Panjang dalam menjaga kualitas tata kelola yang akuntabel.
Dalam sambutannya, Sudarminto memberikan penghargaan tinggi kepada Pemko Padang Panjang atas keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Menurutnya, tidak banyak daerah yang mampu menunjukkan konsistensi seperti ini.
Ia menyampaikan bahwa opini WTP diberikan karena laporan keuangan Padang Panjang telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan mencerminkan integritas dalam penyajian informasi keuangan.
Lebih jauh ia menekankan bahwa opini WTP bukanlah pencapaian administratif semata, tetapi indikator nyata bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sudarminto juga mengapresiasi tingginya tingkat tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan Pemko. Menurutnya, respons cepat terhadap rekomendasi merupakan cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem dan kinerja.
Hal tersebut memperlihatkan bahwa Padang Panjang bukan hanya mencari predikat, melainkan menjadikan tata kelola keuangan sebagai budaya kerja.
Sementara itu, Walikota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pencapaian luar biasa ini. Menurutnya, capaian WTP ke-10 adalah wujud kerja kolektif seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak mungkin tercapai tanpa komitmen kuat seluruh jajaran dalam menjaga profesionalisme dan integritas.
Hendri menilai WTP satu dekade ini merupakan bukti bahwa masyarakat Padang Panjang memiliki pemerintah yang serius dalam mengelola anggaran dan menyampaikan informasi keuangan secara jujur dan transparan.
Ia menambahkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan menuju tata kelola yang lebih baik di masa depan.
Walikota juga menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat agar tidak terjadi temuan berulang, termasuk persoalan inventaris dan aset daerah yang masih perlu dikuatkan penatausahaannya.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut audit, karena hal itu berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Hendri memberikan apresiasi khusus kepada tim penyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat Padang Panjang, dan seluruh OPD lainnya.
Ia menyebut kerja keras tim teknis tersebut adalah fondasi utama dalam memastikan laporan keuangan tersusun secara benar sesuai standar.
Kepala BPKD Zia Ul Fikri menuturkan bahwa capaian WTP ke-10 ini memberikan motivasi besar bagi jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Menurut Zia, kepercayaan publik kepada pemerintah harus dijaga dengan kerja profesional, data yang akurat, serta transparansi dalam setiap langkah pengelolaan anggaran.
Ia menambahkan bahwa BPKD bersama seluruh perangkat daerah telah mengembangkan strategi internal untuk menguatkan budaya disiplin administrasi dan akuntabilitas.
Dalam agenda penyerahan LHP tersebut, hadir pula Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti beserta jajaran pimpinan daerah lainnya.
Staf Ahli Walikota, Dian Eka Purnama turut hadir memberikan dukungan terhadap capaian strategis ini.
Kepala Inspektorat, Ferino Romiko yang menjadi garda depan pengawasan internal, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah.
Kepala Dinas Kominfo, Harry Rizka Perdana juga hadir mendukung transparansi informasi publik terkait capaian tersebut.
Para undangan lainnya yang terdiri dari pimpinan OPD dan pejabat pemerintah turut memberikan apresiasi atas tambahan prestasi ini.
Dengan raihan WTP kesepuluh, Padang Panjang semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu kota dengan tata kelola keuangan terbaik, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga secara nasional.
Pencapaian ini memperkuat citra pemerintah kota sebagai pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ke depan, Pemko berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan prestasi ini melalui inovasi digitalisasi laporan keuangan, peningkatan kompetensi ASN, dan pemantapan sistem pengawasan internal.
Prestasi satu dekade WTP ini menjadi bukti bahwa Padang Panjang sedang bergerak menuju standar tata kelola kelas dunia.
Semua capaian ini diharapkan menjadi energi positif untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan memastikan setiap rupiah dari uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Dengan kerja sama seluruh elemen pemerintahan, Padang Panjang optimis mempertahankan tradisi prestasi ini pada tahun-tahun mendatang. (de)
