JAKARTA – Program-program pembangunan dan dana desa yang dikucurkan pemerintah diharapkan bisa mensejehtarakan masyarakat. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat Rapat Terbatas mengenai Perkembangan Implementasi Program Pengetasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7) sore.
Dikatakan Jokowi, program-program Kementerian, terutama Pertanian, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan juga penyaluran Dana Desa harus betul-betul bisa menjangkau 40% penduduk lapisan terbawah. Artinya, program Kementerian harus fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun di sektor informal.
“Saya ingin program subsidi yang dialokasikan dari Kementerian Pertanian bisa tepat sasaran serta mampu menaikkan nilai tukar petani,” tegasnya seperti dilansir dari laman Setkab.
Pemerintah telah meningkatkan pengalokasian Dana Desa. Jika tiga tahun yang lalu Dana Desa berjumlah Rp20 triliun dan tahun lalu Rp47 triliun, maka tahun ini meningkat menjadi Rp60 triliun. Itu harus berdampak dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.
Begitu pula dengan program-program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, serta Beras Sejahtera diharapkan bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga bisa menurunkan beban hidup masyarakat miskin. Agar tepat sasaran, data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu, tidak menggunakan data sendiri sendiri.
“Saya ingatkan jangan bekerja linier, lakukan perubahan baik dalam sistem pendataan, sistem penyaluran,” kata Jokowi pada ratas yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan sejumlah menteri lainnya. (rin/*)
