PADANG– Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra kecewa karena program Bedah Rumah yang diselenggarakan oleh Pemko Padang tidak dibicarakan dengan DPRD lebih dulu saat pelaksanaannya. Padahal, saat pembahasan APBD Perubahan 2015 lalu sudah ada kesepakatan antara DPRD dan TAPD bahwa rumah yang dibedah adalah rumah layak bedah dan dibagi juga kepada anggota DPRD Padang.
“Kita sudah sepakat waktu itu, masing-masing anggota DPRD mencari 5 rumah dan untuk unsur pimpinan 10 rumah. Namun kenyataannya, rumah yang dibedah hanya hasil rekomendasi salah satu partai pendukung Walikota saja. Sampai saat ini anggota DPRD Padang yang tidak partai pendukung Walikota tidak pernah diminta rekomendasinya,” terang Wahyu, Rabu (26/8).
Padahal, dana untuk rehab rumah tak layak huni itu dari APBD Kota Padang yang penggunaannya telah disepakati antara kedua pihak, DPRD dan TAPD. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan kesepakatan itu.
“Selain itu, juga ada dana rehab rumah bantuan dari pemerintah pusat hanya diperuntukkan bagi Padang Timur dan Kuranji saja. Setelah saya cek, ternyata semua usulan datang partai pendukung Walikota juga. Lucunya lagi, untuk bedah rumah, di Kecamatan Nanggalo yang merupakan daerah pemilihan saya, tidak satupun yang mendapatkan. Itulah fenomenanya, jangankan anggota DPRD, saya saja salah satu pimpinan DPRD Padang tidak dapat merekomendasikan untuk bedah rumah,” kata Wahyu.
Ditambahkannya, tidak hanya dalam program bedah rumah saja, dalam program pembangunan jalan pun, juga “dimainkan” oleh oknum yang berada di lingkungan partai pendukung walikota. “Ada jalan yang sudah diukur, bisa pindah ke tempat lain karena jalan itu tidak direkomendasikan oleh partai itu,” kata Ketua DPD Golkar Kota Padang ini.
Ke depannya, dalam pembahasan APBD 2016, saya akan merekomendasikan anggaran yang disetujui harus detil item per item untuk apa saja anggaran itu. Anggaran itu tidak bisa dipindah-pindahkan sesukanya saja jika tak ada nomenklaturnya.
”Seperti contohnya anggaran untuk bangun jalan, harus ada nama daerah dimana jalan itu berada. Tidak seperti selama ini, anggaran main gelondongan saja, sehingga bisa dimainkan dan dipindah-pindahkan seenaknya saja,” ketus Wahyu.
“Jika masih saja ada yang memainkan, akan saya tuntut dan pidanakan. Kita tak mau main-main lagi. Padang ini bukan hanya milik satu partai. Di DPRD Padang ini saja ada sembilan fraksi. Kita tak ingin lagi kebijakan pemerintah hanya menguntungkan satu golongan, tapi harus adil dan merata,” ungkap Wahyu. (baim)
