JAKARTA – Potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar sekali, mencapai 1,33 triliun dollar AS atau setara dengan Rp19.000 triliun lebih. Namun, karena pengelolaannya yang monoton dan tidak ada terobosan, potensi tersebut tidak tergarap maksimal.
“10 Persen saja sudah bagus, apalagi masuk ke yang namanya 19.000-20.000. Ini sebuah pekerjaan besar. Potensinya ada, tetapi perhatian kita kesini belum,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017, di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (4/5) pagi.
Presiden menekankan, pentingnya penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan riset di kelautan dan perikanan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah difokuskan. Ia meminta agar hal itu menjadi perhatian dan betul-betul dilakukan sehingga sumber daya alam laut Indonesia bisa tergarap potensinya.
Presiden Jokowi mengingatkan agar nelayan-nelayan Indonesia jangan terus diajak bekerja dengan pola-pola yang lama, namun harus berani meloncatk ke dunia yang lain.
“Sudah berapa puluh tahun kita urusan cantrang, setiap tahun urusan cantrang. Enggak habis-habisnya kita ngurusin cantrang sehingga melupakan strategi besar menuju ke tempat yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik,” tutur Presiden.
Ia mendorong agar mulai bicara mengenai offshore aquaculture karena 70 persen lebih negara Indonesia adalah air, laut. Tidak seperti Norwegia atau Taiwan, yang setiap hari berbicara mengenai offshore aquaculture.
“Ajari nelayan-nelayan kita untuk mengetahui barang apa ini. Nilai tambahnya bisa puluhan kali dari apa yang kita lakukan sekarang ini, yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita meloncat, berani melompat kita,” tutur Presiden.
Menurut Presiden, offshore aquaculture bukan barang yang mahal. Ia pernah bertanya satu sitenya Rp47 miliar. Presiden menyaranan, kalau belum bisa mengerjakan sendiri, dikerjasamakan agar ada transfer of knowledge. (rin/*)
