LIMAPULUH KOTA – Pemerintah provinsi akan menata ulang dan mengelola Kelok Sembilan untuk kenyamanan dan ketertiban arus jalan, menjelang lebaran tahun ini. Saat ini, arus jalan di Kelok Sembilan sudah banyak diisi oleh PKL (Pedagang Kaki Lima).
Padahal, menjadikan ruas jalan sebagai tempat jualan bertentangan dengan aturan lalu lintas UU nomor 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan. Selain itu, juga menganggu arus jalan serta merusak keindahan jalan Kelok Sembilan yang dibanggakan.
“Ke depan Pemrov Sumbar bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memperindah dengan membangun menara pandang serta membanguan fasilitas lain bagi PKL sebagai kebutuhan wisata dan perkembangan UKM yang lebih baik tertata rapi di Limapuluh Kota,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit saat melakukan kunjungan Safari Ramadhan ke Masjid Istiqomah Nagari Lubuak Alai Kecamatan IX Kabupaten Limapuluh Kota, Senin ( 28/5) malam.
Wagub mohon dukungan pada masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, para pemuka tokoh dan pemuda untuk kegiatan relokasi PKL Kelok Sembilan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik, aman dan damai oleh ‘Tim Terpadu’ menjelang lebaran.
Hadir dalam kesempatan itu, Asisten Pembangunan dan Kesra, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Kesehatan, Biro Bina mental dan Kesra, Asisten Pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, Kapolres, Kapolsek, Forkopimda dan beberapa OPD pemkab Limapuluh Kota, Camat, KAN, Bamus Nagari Lubuak Alai.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, Masjid Istiqamah Lubuak Alai luar biasa bagus dan bersih dan mudah-mudahan menandakan masyarakatnya hidup dengan damai dan sejahtera. Walaupun rasanya tidak pantas untuk dibantu oleh Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumbar, namun karena sudah terjadwal, Pemprov menyerahkan bantuan Rp20 juta, 30 Alqur’an dan 10 kain sarung untuk pengurus masjid.
Nagari Lubuak Alai bukan daerah tertinggal. Masyarakatnya maju dan sejahtera karena gambir. Namun, hari ini ekonomi lesu karena harga gambir turun.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, jika ada aspirasi soal pembangunan jalan yang berkaitan dengan kewenangan provinsi untuk diusulkan ke provinsi. Usulan akan dibahas untuk anggaran 2020, karena anggaran untuk 2019 sudah masuk dalam musrenbang 2018.
Soal keinginan masyarakat akan pembangunan sekolah, mesti ada sertifikat tanah untuk jaminan sekolah tersebut. Untuk pembangunan SMK sesuai dengan kebutuhan skill masyarakat akan dibantu.
“Silahkan kunjungi Dinas Pendidikan Provinsi, masukkan proposal dan bicarakan. Jika perlu, langsung meninjau lokasi pembangunan, apakah sudah ada sertifikat dan kesepakatan masyarakat setempat. Kemudian, kita juga berharap semua elemen masyarakat agar terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan ketentraman hidup di lingkungan masing-masing termasuk menjaga pada kegiatan menjalankan ibadah puasa dengan menjelang Idul Fitri,” pesannya.
Sementara, Kapolres Limapuluh Kota Haris Hadis dalam kesempatan itu menyampaikan, kerjasama masyarakat dengan kapolsek dan babinsa sudah berjalan baik. Semua polisi saat ini melakukan siaga satu. Karena itu, masyarakat diminta memahami karena tak semua kendaraan masyarakat bisa masuk ke lingkungan kantor Polres Limapuluh Kota.
Kapolres juga meminta agar siskamling diaktifkan kembali di tengah masyarakat. “Informasi soal narkoba, judi jekpot dilarang dalam beberapa kejadian sudah ditangkap dan diberi pembinaan, mudah-mudah tidak ada lagi,” katanya.
Safari ramadhan Pemprov Sumbar tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan Dedi Permana mewakili Bupati Limapuluh Kota, Walinagari Lubuak Alai, Asri Dt Rajo Lelo, dan lain-lain.
Lubuak Alai merupakan salah satu dari 7 nagari di Kecamatan Kapur IX. Seperti diungkapkan wali nagari, saat ini, masyarakat berharap ada pembangunan infrastruktur jalan, pelebaran dan genase jalan serta normaliasi air dan badar dipinggir jalan. Selain itu, meski sudah ada dua buah SMA, tapi belum ada SMK di daerah itu. Masyarakat setempat telah menyediakan lahan seluas 2 ha untuk mendirikan pembangunan SMK sesuai kebutuhan daerah, sehingga anak-anak di sana bisa bersekolah sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (rin/*)
