MENTAWAI – Pj. Bupati Mentawai, Syafrizal meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pertanahan Mentawai terkait sering tutupnya pelayanan di kantor tersebut. Hal itu untuk membuat kantor itu lebih aktif lagi dalam melayani masyarakat sebagai pelayan publik di Bumi Sikerei.
“Selama ini masyarakat sering mengeluh dalam pengurusan tanah karena tidak aktifnya Kantor Pertanahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kepengurusan sertifikat tanah masyarakat banyak yang terbengkalai akibat kantor sering kosong,” kata Syafrizal kepada padangmedia.com, Minggu (8/1).
Dikatakan Syafrizal, tak hanya masyarakat saja yang mengeluh, Pemkab Mentawai pun turut merasakan dampak akibat tak aktifnya kantor tersebut. Sebab, hingga saat ini, sertifikat tanah milik Pemkab Mentawai belum jelas titik terangnya.
“Pokoknya Kakanwil harus segera melakukan sidak,” tegasnya.
Plt Sekdakab Mentawai, Drs Syaiful Jannah juga mengakui sering tutupnya pelayanan di Kantor Pertanahan tersebut. Ia sangat menyayangkan keberadaan Kantor Pertanahan yang berlokasi di Km.10 Desa Bukit Pamewa itu lebih sering tertutup daripada terbuka. Syaiful khawatir, program percepatan reformasi agraria Presiden Jokowi di Sumatera Barat bisa terkendala, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena, Kantor Pertanahan merupakan pelayanan yang mengutamakan pelayanan masyarakat dalam pengurusan tanah. Sementara pihak Kantor Pertanahan Mentawai sendiri belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal itu. Karena, beberapa kali padangmedia.com ke sana, kantor itu memang tutup. (ers)
