PADANG — Perusahaan Migas di Sumatera Barat hendaknya memberikan manfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat. Semua kita bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat membuka Rapat Koordinasi Kehumasan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
“Kita juga inginkan kerjasama antara instansi dan perusahaan ada timbal baliknya, sehingga perusahaan bisa pro aktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi yang ujungnya menimbulkan efek di masyarakat,” tambah Irwan dalam kegiatan yang digelar di Mercure Hotel, Kamis (26/9/19).
Selanjutnya Gubernur menyampaikan SKK Migas memastikan Sumatera Barat akan menjadi penghasil minyak dan gas bumi (migas) dalam dua tahun mendatang, setelah ditemukan cadangan migas di Kabupaten Sijunjung.
Sumber cadangan migas yang berada di cekungan Ombilin tersebut akan menghasilkan gas kondesat. Sampai saat ini baru ditemukan satu titik sumber cadangan migas di Sumbar.
“Baru ada satu titik sumber cadangan migas di Sumbar, tapi dengan ada pengembangan di lapangan. Nanti akan dicari pada titik lain, sebenarnya sudah lama ditemukan oleh Caltek pada tahun 1980-an,” ungkap gubernur Sumbar.
Tentunya, tambahnya, membutuhkan dana yang besar, disebabkan transportasi produksi sangat jauh sampai ke Teluk Bayur dan tidak ekonomis sehingga cadangan migas tersebut belum dikembangkan.
Pemerintah akan terus berupaya dengan perkembangan teknologisehingga sumber cadangan migas tersebut nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Ia yakin kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi akan menghasilkan banyak dampak positif bagi masyarakat.
“Insya Allah dalam waktu dekat, itu akan menghasilkan untuk pendapatan Sumbar dan bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya
Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Avicenia Darwis membenarkan, ditemukanya cadangan migas di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Sijunjung.
“Alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait seperti KKKS di Provinsi Sumbar,” katanya.
Selain menjadi pondasi ekonomi negara di sektor APBN, dampaknya juga dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah. Ia berharap agar KKKS memiliki kemampuan mumpuni dalam mengelola isu-isu dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan SKK Migas sebagai pengatur dan pengawas industri Hulu Migas di Indonesia.
Kemudian pada Rapat Koordinasi Kehumasan SKK Migas – KKKS Wilayah Sumbagut ini, Avicenia Darwis minta agar dapat menghasilkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.
Rapat ini digelar untuk mensosialisasikan dan pemahaman, mengenai isu-isu terkini dalam industri Hulu Migas. Selain itu rapat berkala ini juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan antara SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemprov Sumbar di wilayah operasi Sumbagut.. (nit/*)
