PADANG- Bank Indonesia menyarankan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/ kota untuk memprioritaskan pemulihan infrastruktur pendukung sektor pertanian yang terdampak bencana banjir dan longsor pada akhir November 2025. Hal tersebut penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas inflasi pascabencana.
Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram dalam temu media di Padang, Senin (5/1/2026). Menurutnya, sektor pertanian masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah dengan kontribusi yang sangat besar.
“Ya memang ini yang utama kita harus melakukan pemulihan, dan ini harus konsisten dilakukan karena pengalaman di 2024 untuk pemulihan di sector pertanian seperti di infrastruktur pendukung terutama pengairan masih relative belum optimal,” ujarnya.
Majid mengungkap, akibat kerusakan infrastruktur dan alih fungsi lahan pertanian, Sumatera Barat berpotensi kehilangan 30 ribu ton produksi pertanian di tahun 2025. Untuk itu, dia mendorong pemerintah agar mempercepat pemulihan lahan pertanian sehingga tidak kehilangan lebih banyak lagi akibat lahan terlantar karena dampak bencana.
Dia menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di 2025 disebabkan terutama karena kerusakan akibat bencana alam banjir dan longsor pada akhir November 2025. “Kalau dari pertumbuhan sebenarnya memang di 2025 itu kami perkirakan sudah mulai melambat ya. Jadi kalau di 2024 kita bisa mencapai sekitar 4,49 (persen) mudah-mudahan untuk 2025 masih bisa di angka 4 persen,” ujarnya.
Dia menyampaikan pesimistis disebabkan pada periode triwulan IV tahun 2025 diharapkan adanya lonjakan karena libur natal dan tahun baru tapi karena adanya bencana mengakibatkan permintaan juga menjadi menurun. “Sehingga kami juga melakukan revisi terhadap pertumbuhan 2025 memang maksimal hanya 4 persen bahkan bisa lebih rendah karena triwulan sebelumnya ada di angka 3,3 persen,” jelasnya.
“Ini juga terutama bersumber dari sector pertanian karena factor cuaca ekstrim kemudian juga berlanjut dengan kerusakan akibat bencana banjir yang dialami terutama di kabupaten-kabupaten sentra produksi,” tambahnya.
Dia berharap, penanganan pemulihan sektor pertanian terutama infrastruktur dan kerusakan lahan dapat dipercepat. Sebab, lanjutnya, jika tidak dipercepat maka akan semakin berpotensi kehilangan banyak lahan yang menyebabkan semakin menurunnya produksi pertanian.
Selain memberikan rekomendasi di sektor pertanian, Majid juga menegaskan, pihaknya akan mendorong sektor UMKM melalui program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pihaknya akan mengajak lembaga-lembaga lain untuk bekerja sama termasuk BUMN untuk mengembalikan sektor UMKM terutama di kabupaten/ kota terdampak bencana untuk bisa bangkit Kembali.
“Jadi memang ini tugas berat kita untuk paling tidak mengangkat pertumbuhan ekonomi di angka 4 persen di tahun 2026,” tutupnya. F
