PADANG – Pemerintah terutama Pemkab Limapuluh Kota harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar bencana banjir dan longsor seperti yang terjadi awal Maret 2017 lalu tidak terulang lagi. Langkah antisipatif pencegahan bencana berulang tersebut harus melalui kajian mendalam dengan melibatkan pihak-pihak yang menguasai kebencanaan.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas menegaskan, kajian tersebut harus melibatkan akademisi dan pihak lain yang paham mengenai kebencanaan terutama banjir dan longsor.
Dia melihat, ada beberapa persoalan yang menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut. Pemicu ini harus dikaji secara teknis sehingga langkah antisipasi bisa berjalan efektif.
“Salah satunya adalah mengenai sedimentasi di Bendungan Koto Panjang, ini harus menjadi perhatian serius,” kata Nurnas, Senin (15/5).
Dia menambahkan, normalisasi sungai Batang Mahat dan tiga anak sungainya juga harus dilakukan. Normalisasi ini menurut Nurnas adalah kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk itu DPRD akan segera membawa persoalan ini kepada pemerintah untuk dibicarakan karena normalisasi sungai juga harus dilakukan,” ujarnya.
Penanganan dampak bencana juga harus dilakukan seperti pembenahan kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian masyarakat. Menurutnya, ada beberapa infrastruktur yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi namun terkendala anggaran. Sedikitnya pemprov Sumatera Barat membutuhkan Rp50 miliar untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangannya seperti jalan dan jembatan.
Kerusakan lain yang ditimbulkan seperti pada lahan pertanian yang tertimbun material longsor juga harus di-revitalisasi. Dia memperkirakan kebutuhan dana sekitar Rp100 miliar untuk revitalisasi tersebut.
“Ini juga akan dibicarakan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bagaimana teknis penganggarannya,” lanjutnya.
Selain antisipasi bencana berulang, Nurnas juga mengingatkan bahwa sudah waktunya dipikirkan jalur alternatif untuk akses lintas provinsi Sumatera Barat dengan provinsi Riau. Jalan alternatif ini bisa digunakan ketika terjadi bencana banjir ataupun longsor di ruas jalan yang ada sekarang ini.
“Jalur alternatif ini dari Muaro Paiti ke Batu Basurek XIII Kampar dan kembali ke jalan nasional sepanjang lebih kurang 45 kilometer,” terangnya.
Menurutnya, saat ini sudah diaspal sepanjang lebih kurang 26 kilometer dan tembus ke jalan nasional. Masih dibutuhkan 5 kilometer lagi di dalam wilayah Sumatera Barat yang perlu diaspal sehingga nyaman untuk dilalui.
“Sedikitnya butuh Rp40 hingga Rp45 miliar dari APBD Provinsi dan ini akan dibicarakan bersama Pemprov. Pemprov dan Pemkab Limapuluh Kota juga harus duduk bersama membahas hal tersebut,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berkunjung ke Kabupaten Limapuluh Kota pada Jumat (12/5) lalu. Kunjungan tersebut adalah dalam rangka mengetahui berbagai hal yang diperlukan guna mengambil langkah antisipasi agar bencana banjir dan longsor tidak terus berulang di wilayah tersebut. (feb/*)
