TUAPEIJAT – Sebanyak 92 anggota Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengikuti pelatihan pengelolaan dan pengembangan sarana SPAMS serta Baseline survey pengelolaan SPAMS berbasis masyarakat di aula Penginapan Jelita Km.0 Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara, Senin (24/7).
Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake menyampaikan, Pamsimas merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi. Di wilayah Mentawai, dengan kondisi geografisnya yang kepulauan, masyarakat dituntut harus mandiri. Tidak hanya mandiri dengan air bersih, namun juga mandiri dalam segi pangan, energi mandiri.
“Tanpa air bersih kita akan sakit, ada air kita bisa sehat. Ini semua perlu dipahami bahwa air adalah kebutuhan mendasar bagi semua orang. Sementara air banyak di Mentawai, hanya saja belum terkelola dengan baik,” ujar Kortanius.
Selain itu, kata Kortanius, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu air bersih yang merupakan kebutuhan sehari-hari yang perlu diperhatikan, supaya lingkungan menjadi sehat dan juga menjadi tanggung jawab semua.
Di Mentawai, kata Korta, membuang hajat di sungai merupakan hal yang sangat pantang bagi orang Mentawai. Budaya itu perlu dipelihara agar tidak membuang hajat sembarangan. Dengan adanya fasilitas air bersih di setiap wilayah, maka akan terjaga kebersihan tersebut, tuturnya.
Inti dari pelatihan itu, katanya, adalah membuat komitmen untuk membangun persepsi bersama agar pelaksanaan pengelolaan sarana air dan sanitas berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun, kalau orientasi hanya uang, maka kegiatan tersebut akan berjalan sia-sia.
Sementara itu, Kepala Bidang Kawasan Permukiman (DPPKP) Mentawai, Irdelius menyebutkan, pada prinsipnya pelatihan itu dilaksanakan merupakan momentum untuk membangkitkan kembali Pamsimas di Kabupaten Kepulauan Mentawai agar meningkatkan praktik pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Selain itu, untuk membangun komitmen sekaligus evaluasi dalam penguatan pengurusan Pamsimas tingkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karena, ujung tombak pengelolaan air minum berbasis masyarakat adalah masyarakat langsung dan Dinas Permukiman dan Prasarana, ucapnya.
Irdelius mengakui, penyediaan air minum dan sanitasi di Bumi Sikerei masih banyak yang belum berfungsi. Tahun depan diharapkan harus diperbaiki dan pemanfaatan serta pemeliharaannya bisa sama-sama dilakukan masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat harus dituntut mandiri dalam pengelolaan air minum dan sanitasi agar akses lebih besar lagi untuk memaksimalkannya. (ers)
