AGAM – Sebagian besar pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Agam enggan berkomentar terkait gonjang ganjing penggulingan Ketua DPD Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim melalui Musdalub (Musyawarah Daerah Luar Biasa). Begitu juga Ketua DPD Golkar Agam tidak bisa dihubungi.
Bahkan, pada rapat paripurna DPRD Agam tentang perubahan anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2016, Jumat (19/8) kemarin, Ketua DPD Golkar Agam yang juga Wakil Ketua DPRD Agam Lazuardi Erman tidak Hadir. Meski demikian, rencana diadakannya Musdalub Golkar Sumbar tersebut belum menimbulkan gejolak yang cukup signifikan di daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam dari Fraksi Golkar, Joni Putra Dt Bintaro Hitam saat diminta keterangannya mengaku baru mendengar adanya surat dari DPP Golkar untuk melakukan Musdalub di Sumbar. Menurutnya, keluarnya surat tersebut pastinya disebabkan sesuatu yang penting.
“Saya tidak mau berpolemik terkait hal ini. Biarlah pihak-pihak yang berwenang saja yang menyelesaikan. Yang pasti, seluruh kader di daerah menginginkan Golkar dalam keadaan baik-baik saja setelah adanya pihak yang memiliki wewenang dan berkepentingan meradam gejolak tersebut,” kata kepada padangmedia.com, Senin (22/8).
Ia menambahkan, sejauh ini kepengurusan di daerah khususnya di Agam tidak ada masalah. Tidak ada gejolak yang berarti. Kader dan simpatisan, katanya, tentunya menginginkan persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik, sehingga tidak menimbulkan perpecahan.
“Dalam politik, persoalan semacam ini adalah hal yang biasa. Pada prisipnya kita ingin partai ini tetap solid,” jelasnya. (fajar)
