MENTAWAI – Meski memiliki sumber daya laut yang kaya, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk kategori daerah tertinggal dengan penduduk miskin masih banyak. Untuk menuntaskan kemiskinan di daerah kepulauan tersebut perlu perhatian khusus dari sisi anggaran dari pemerintah daerah.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, Paulinus Sabelepangulu mengatakan, pihaknya terkendala data riil penduduk miskin. Untuk melakukan verifikasi data, terpaksa dilakukan dengan sistem jemput bola. Namun sayangnya, untuk turun ke lapangan memverifikasi data, pihaknya terkendala anggaran. Karena itu, ia minta pemangku kebijakan anggaran untuk benar-benar memperhatikan anggaran untuk Dinas Sosial.
“Dari kementerian sudah menyarankan kepada kepala daerah untuk mendukung program pendataan validasi data dengan dukungan anggaran di APBD. Tidak hanya semata-mata mengharapkan dana bantuan dari Kementerian,” ungkapnya kepada padangmedia.com, Rabu (22/6).
Dikatakan Paulinus, program untuk itu sudah dibuat, tapi dana operasional lapangan tahun 2015 tidak ada. Baru tahun 2016 ini dianggarkan operasional lapangan, itupun belum mencukupi. Ia meminta pemangku kebijakan anggaran untuk bisa merealisasikan anggaran di perubahan atau di APBD 2017. Pasalnya, verifikasi data minimal dilakukan sekali setahun, sehingga otomatis butuh anggaran setiap tahunnya. (ers)
