SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyorot lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan insfrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah lewat masa kontrak terlihat masih tetap dikerjakan.
Sorotan itu disampaikan beberapa fraksi DPRD Kota Sawahlunto dalam rapat paripurna, Rabu (22/9/2021). Juru bicara Fraksi PKPI, Masril menyebutkan, ada proyek pembangunan infrastruktur yang belum selesai, sementara jangka waktu pelaksanaan sudah habis berdasarkan kontrak.
“Fraksi PKPI minta penjelasan bagaimana OPD terkait mensiasati kondisi seperti itu, yang kita tahu tentu ada sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan. Kami khawatir nanti juga timbul permasalahan hukum,” kata Masril.
Masril menambahkan, terhadap pelaksanaan proyek jalan Talawi – Kumanih Ateh, meminta agar OPD terkait melakukan pengawasan secara optimal.
“Banyak pekerjaan seperti pengedaman yang asal jadi, asal pasang sehingga jauh dari kualitas yang diharapkan. Kami tidak ingin masyarakat kecewa kalau jalan yang dibangun hanya bertahan sementara akibat ketidakseriusan kontraktor dan lemahnya pengawasan,” bebernya.
Ramon Liadi dari Fraksi Persatuan Pembangunan meminta, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Sawahlunto dapat lebih ditingkatkan sehingga kualitas pekerjaan menjadi lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dia menyebutkan, banyak lelang proyek dimenangkan oleh rekanan dengan tawaran turun hingga 20 persen dari pagu anggaran yang disediakan. “Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak kepada kualitas pekerjaan ,” tegasnya. (Tumpak)
