PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (15/11). Kunjungan tersebut adalah untuk menyadur strategi Sumatera Barat dalam mengelola kawasan perkotaan dan permukiman sehingga tidak menjadi wilayah kumuh.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Parisman, yang memimpin kunjungan tersebut mengungkapkan, sebagai daerah bertetangga, Riau perlu belajar ke Sumatera Barat untuk mengelola kawasan kumuh. Bagaimana strategi Provinsi Sumaera Barat dalam mengelola kawasan perkotaan dan permukiman padat perlu disadur untuk diterapkan pula di Riau.
“Kawasan kumuh masih menjadi masalah di Riau, membutuhkan strategi penanganan. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi Sumatera Barat dalam pengelolaan kawasan, baik melalui sistem pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur penunjang,” kata Parisman.
Parisman melihat, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selalu memasukkan pembangunan infrastruktur lingkungan ke dalam pokok – pokok pikirannya. Tentunya itu bertujuan untuk mencegah munculnya kawasan – kawasan kumuh di permukiman padat penduduk.
Menyambut kedatangan DPRD Provinsi Riau, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Riswandi menjelaskan, penanganan kawasan kumuh saat ini memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedikitnya sekitar 800 hektar wilayah yang tersebar di 17 kabupaten dan kota terindikasi sebagai kawasan kumuh.
“Namun, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat akomodatif terhadap anggaran untuk pengelolaan kawasan kumuh. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga program pengelolaan lingkungan cukup mendapat perhatian,” kata Riswandi.
Dia menerangkan, pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan ke dalam program pembangunan daerah sangat banyak yang menunjang penataan lingkungan. Anggota DPRD banyak menampung aspirasi dari masyarakat dalam kunjungan ke daerah pemilihan, seperti permintaan pembangunan drainase, penanganan sungai dan sebagainya.
“Aspirasi tersebut ditampung oleh anggota DPRD untuk kemudian diupayakan masuk ke dalam program kerja instansi terkait di pemerintah provinsi,” ulasnya.
Dalam kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Riau tersebut, Ketua Komisi, Parisman yang berasal dari Partai Golkar ini didampingi oleh wakil ketua komisi Dani M Nursalam dari PKB dan sekretaris komisi Syafaruddin Poti dari PDIP. Kemudian didampingi juga oleh anggota komisi antara lain Yulisman dari Golkar, Almainis dari PDIP, Kelmi Amri dari Demokrat, Tumpal Hutabarat dari Demokrat, Farida Sa’ad dari Nasdem dan Yuyun Hidayat dari PPP. (fdc)
