AGAM – Penanganan bencana perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Saat ini, data bencana yang tersedia di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga institusi lainnya belum terintegrasi dengan baik. Format data dan informasi bencana masih beragam.
Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat Eliyusman, SH,MM saat membuka secara resmi rapat koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan Indonesia (DIBI) dalam suatu acara pertemuan insan kebencanaan BPBD kabupaten/kota se Sumatera Barat Rabu (25/) di Hotel Hayam Wuruk, Kota Padang.
Eliyusman dalam sambutannya mengatakan bahwa strategi pengolahan data dan informasi bencana diawali dengan mengumpulkan data, verifikasi data dan penyediaan sarana pendukung untuk menjalankan operasional lapangan.
“BNPB dan BPBD pada prinsipnya dalam pengelolaan data adalah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pusdalops penanggulangan adalah sebagai pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana. Setelah ada data, selanjutnya perlu pengumpulan laporan harian, memverifikasi data bersama BPBD kabupaten/kota dan provinsi serta melaporkan secara keseluruhan ke BNPB,” jelasnya.
Rakor tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni 25 hingga 27 Juli 2018 yang diikuti manajer dan anggota Pusdalops PB. Hal itu bertujuan agar terbentuknya kesepahaman bentuk isian data dan terwujudnya standarisasi pengolahan kebencanaan.
Dari pihak BPBD Agam, rakor diikuti oleh kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Yunaidi, S, M.Pd dan dua orang Satgas Pusdalops PB, Lukman Syahputra dan Putri Handayani. Diharapkan selesai rakor semua data kebencanaan dapat didata ulang dan disi sesuai format. (fajar)
