SAWAHLUNTO – Pemerintah Kota Sawahlunto meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menunda pembongkaran rumah atau bangunan masyarakat Muaralaban Kecamatan Silungkang. Walikota Sawahlunto telah melayangkan surat bernomor 545/254/Perhubkominfo-Swl/2015 kepada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat di Padang.
Dalam permohonan yang juga ditandatangani Wakil Ketua DPRD, Sawahlunto Weldison itu, Pemko Sawahlunto menyatakan berdasarkan laporan masyarakat yang menempati atau berdomisili pada jalur tanah kereta api dari Silungkang – Kupitan, pada
prinsipnya mereka setuju dibangun kembali jalur tersebut. Namun, mereka belum mendapat penggantian biaya pembongkaran untuk itu dan mohon pihak perkeretaapian menindaklanjutinya serta menunda pembongkaran rumah atau bangunan masyarakat yang terkena pembangunan rel kereta api dimaksud.
prinsipnya mereka setuju dibangun kembali jalur tersebut. Namun, mereka belum mendapat penggantian biaya pembongkaran untuk itu dan mohon pihak perkeretaapian menindaklanjutinya serta menunda pembongkaran rumah atau bangunan masyarakat yang terkena pembangunan rel kereta api dimaksud.
Sebelumnya, warga dengan keluarnya pemberitahuan penertiban bangunan di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) nomor: KA.203/DIRVE.II.SB-2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani Vice President Divre II Sumbar PT KAI, Suryawan Putra Hai membuat warga pemilik rumah di kawasan tanah milik perusahaan perkeretaapian itu resah.
Warga Desa Muarakalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto yang telah mendirikan rumah dan bermukim di kawasan itu kecewa. Dalam surat tersebut diutarakan, berdasarkan hasil investigasi ditemukan bangunan milik warga di atas lahan PT KAI. Jalur lintas Muarakalaban – Muaro saat ini akan digunakan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat untuk revitalisasi jalur serta pengoperasian kembali kereta api di lintas ini dan untuk penunjang operasional kereta api nanti.
Utusan warga Muarakalaban sebelumnya sudah mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Sawahlunto, Jumat (17/12) sore. Sebanyak 45 pemilik rumah yang ada di kawasan itu harus mengosongkan kawasan tersebut dalam tempo enam hari kerja.
Salah seorang pemilik rumah, Rina Mardiana mengeluhkan karena rumahnya sudah lama berdiri di sana. Sementara, uang ganti rugi yang diberikan hanya Rp200.000 per meter untuk rumah non permanen dan Rp250.000 per meter untuk rumah permanen.
Warga berharap kepada DPRD bisa menjembatani aspirasi dan keluhan warga kepada PT KAI untuk duduk bersama serta mencarikan jalan keluar yang baik dan tak merugikan masyarakat. Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Hasjhoni segera
mengubungi Asisten I Setdako untuk meminta waktu Walikota Sawahlunto untuk menerima warga Muara Kalaban ini. Tak berselang lama para utusan warga, Kepala Desa Muarakalaban Masril dan DPRD setempat mendatangi balaikota untuk menyampaikan keluhan
mengubungi Asisten I Setdako untuk meminta waktu Walikota Sawahlunto untuk menerima warga Muara Kalaban ini. Tak berselang lama para utusan warga, Kepala Desa Muarakalaban Masril dan DPRD setempat mendatangi balaikota untuk menyampaikan keluhan
kepada Walikota. (tumpak)
