PADANG – Ketua Fraksi PPP DPRD Padang, Nila Kartika menyampaikan, walaupun seluruh fraksi di dewan menyetujui rancangan APBD Perubahan yang diajukan oleh Pemko Padang beberapa waktu lalu, namun sebagian menyayangkan naiknya belanja langsung. Selain itu, peningkatan belanja tidak dibarengi dengan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari Fraksi PPP, kita meminta Pemko agar lebih berhati-hati dalam merealisasikan bantuan hibah. Ini dapat kita lihat hingga kemarin di sidang paripurna APBD P 2015, belum ditemui kejelasan dan ketegasan regulasi sebagai payung hukumnya. Masyarakat dan komponen organisasi tentu berharap adanya bantuan hibah ini. Mereka akan berpacu bagaimana bantuan hibah ini bisa didapatkan dari Pemko. Akan tetapi, sebagian dari mereka belum memahami kebijakan dan permasalahan terhadap payung hukum yang ada,” kata Nila Kartika kepada padangmedia.com, Rabu (29/7).
Dikataka Nila, dewan tidak mau ada permasalahan di lain hari terkait bantuan hibah tersebut. Seperti belum adanya kejelasan dari bantuan hibah kepada pengurus KONI Kota Padang sebesar Rp1,5 miliar.
Diketahui, pengurus KONI Padang telah selesai melaksanakan Musda dan kepengurusan telah dikukuhkan. Namun, pengurus KONI belum pernah menyampaikan program kegiatan dan laporan penggunaan anggaran sebesar Rp1,5 miliar tersebut, terangnya. (baim)
