MENTAWAI – Terpilihnya Siokko atau Duta Wisata Mentawai menuai kritikan masyarakat setempat dan mengundang kehebohan di media sosial. Pasalnya, salah satu pemenang Duta Wisata Mentawai tersebut ternyata berasal dari luar Mentawai. Selain itu, yang bersangkutan juga pernah ikut pemilihan Duta Wisata di Pesisir Selatan.
Adalah Ashfihani Basnur yang pada Sabtu (29/10) malam lalu ditetapkan sebagai Duta Wisata Mentawai bersama Muhammad, ternyata pernah ikut pemilihan Duta Wisata di Pesisir Selatan. Ashfihani yang juga bukan berasal dari Mentawai juga membuat masyarakat kecewa dan tidak menerima ia mewakili Mentawai untuk ikut pemilihan Uda-Uni tingkat Sumbar di Kota Padang.
Ketua Komisi B DPRD Mentawai Jakop Saguruk kepada padangmedia.com, Selasa (1/11) mengatakan, dewan akan minta Dinas Pariwisata Mentawai menjelaskan mekanisme soal pemilihan Silainge Siokko tersebut agar persoalan tidak semakin meruncing. Kalau penjelasan tersebut masuk diakal, maka kegiatan tetap dilaksanakan sebagai agenda tahun depan. Bila sebaliknya, maka akan dipertimbangkan lagi.
Menurutnya, seharusnya Dinas Pariwisata perlu memberitahukan secara detail tentang pemilihan persyaratan Silainge Siokko tersebut. Hal itu juga sebagai motivasi untuk menggali potensi putra putri Mentawai dalam mempromosikan wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apalagi, itu sudah menjadi agenda tahunan Pemkab Mentawai melalui Dinas Pariwisata.
Dikatakan Jakop, kalau pemilihan iven itu terbuka untuk umum, maka bukan Silainge Siokko namanya, berarti bukan berbasis daerah. “Tapi, kalau namanya adalah Silainge Siokko, maka pemilihannya otomatis adalah putra putri Mentawai,” tegasnya.
Dalam persyaratan pemilihan Silainge Siokko yang diumumkan Dinas Pariwisata, katanya, sudah jelas kriterianya. Yaitu, belum pernah terpilih sebagai Duta Wisata daerah lain yang mengadakan pemilihan serupa. Sementara, dari informasi yang berkembang, Duta Wisata Siokko yang terpilih ternyata pernah ikut dalam pemilihan yang sama di Pesisir Selatan.
Jakop minta pihak Dinas Pariwisata Mentawai memberi penjelasan kepada publik agar persoalan itu tidak semakin menjadi polemik dan berlarut-larut. Karena sudah menjadi agenda tahunan, sayembaranya harus memiliki ciri khas budaya Mentawai.
“Kita memang daerah yang majemuk. Tapi, orang yang berasal dari luar dan bukan berdomisili di Mentawai perlu dipertanyakan,” kata Jakop.
Sementara soal penyelenggara, katanya, banyak yang mau menjadi penyelenggara kegiatan. Yang penting alur pelaksanaan kegiatan tetap dari Dinas Pariwisata. Kejadian yang sudah terlanjur, katanya, harus jadi pembenahan untuk ke depan supaya tidak terjadi lagi. (ers)
