PASAMAN – Pembangunan jalan merupakan upaya membuka akses daerah tertinggal. Untuk itu, pemerintah pemkab diminta segera mengusulkan kegiatan pembangunan jalan jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi agar bisa segera diditindaklanjuti oleh dinas terkait ke depannya.
Hal itu dikatakan, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit saat melakukan safari ramadhan ke Masjid Al Taqwa Jorong Pandam Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, Selasa (29/5).
Di Pasaman, saat ini, ada perencanaan jalan Bonjol -Suliki yang panjangnya tinggal 8 kilometer lagi. Selain itu, jalan Marpat Tunggul – Pekanbaru yang hanya tinggal 4 km lagi yang butuh penyelesaian pembangunan pengerasan jalan.
“Perencanaan Pembangunan jalan Bonjol ke Suliki – Limapuluh kota merupakan jalan lintas Sumatera yang dapat membantu masyarakat yang ada di perkampungan jalan yang dilewati keluar dari daerah terisolir dan mampu memajukan perekonomian masyarakat,” ujar Nasrul Abit.
Hadir dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pasaman, Kadis Perikanan, Kadis Pariwisata, Bappeda , PSDA, Biro Rantau, Biro Bina Mental, Sekdakab Pasman, Camat, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pasaman.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan soal aspirasi masyarakat tentang pembangunan normalisasi sungai di Bonjol. Pemerintah kabupaten diminta berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Sumber Daya Alam (PSDA) provinsi Sumbar dan sudah dalam masuk tahap tender.
Wagub Nasrul Abit pada kesempatan itu juga menerangkan tentang pemekaran nagari. Ia mencontohkan pemekaran nagari di Pesisir Selatan yang awalnya tidak mendapat dukungan. Tapi, setelah diskusi dalam konsep kesejahteraan, maka 37 dicoba jalan. Pada akhirnya, pemekaran nagari di Pessel mencapai 180 nagari. Namun, pemekaran hanya terkait administrasi, tapi adat masih diserahkan pada adat salingka nagari dan tidak diganggu gugat.
Sementara itu, Wabup Pasaman Atos Pratama mengatakan banyak belajar dari Wagub Nasrul Abit. Terutama dalam program pemekaran nagari untuk meraih anggaran pusat lebih besar. Pasaman dari 25 nagari, saat ini sudah diproses menjadi 65 nagari.
“Kita senang dengan kebijakan Pemprov Sumbar yang membantu tanah potensial yang tidak terurus milik provinsi yang berada di Pasaman dilakukan tukar guling tanah untuk tata kota pembangunan Kabupaten Pasaman,” katanya.
Pada kesempatan itu, Wabup juga memaparkan kebijakan Pemkab untuk tahun 2019 tentang fasilitas bantuan bagi 60 masjid yang berada di tepi jalur lintas jalan Sumatera. Masjid-masjid itu akan mendapat insentif guna untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang datang ke Pasaman. (rin/*)
