PADANG- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (14/1/2025). Kunjungan itu adalah dalam rangka studi tiru untuk mempelajari strategi peningkatan produksi pangan yang dilakukan dalam menunjang program swasembada pangan nasional.
Kunjungan tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Maifrizon Bersama Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi, Febrina Tri Susila. Febrina mengungkapkan, untuk mendukung peningkatan produksi pangan, saat ini Sumatera Barat Kembali memprogramkan cetak sawah baru.
“Program ini akan dimulai tahun ini, lahan yang selama ini tidak produktif dan memungkinkan untuk dijadikan sawah akan dibuka antara lain di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, ada sekitar 2 ribu hektare lahan yang bisa dijadikan sawah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Febrina mengungkapkan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indek Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 79,45 pada tahun 2022. Tren kenaikan terus terjadi hingga tahun 2023 mencapai angka 83,22 dan kembali menjadi yang terbaik secara nasional.
Sementara, untuk produksi padi, tahun 2023 Sumatera Barat mencatatkan produksi mencapai hampir 1,5 juta ton gabah kering giling. Produksi tersebut meningkat sekitar 15 persen dari tahun sebelumnya dan untuk tahun 2024 produsi GKG juga telah melampaui target.
Untuk produksi jagung, lanjutnya, tahun 2024 Sumatera Barat mencapai hasil 850 ribu ton dengan luas lahan 122 ribu hektare. Naik dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 800 ribu ton. Menurut Febrina, anggaran melalui pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat membantu dalam mendorong terlaksananya program yang ada di Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Marfin Siregar yang memimpin kunjungan tudi tiru tersebut mengaku sangat banyak masukan yang diperoleh untuk diterapkan di daerahnya. Dia melihat, alokasi anggaran untuk sektor pertanian di Sumatera Barat lebih besar dibanding di Provinsi Jambi. Selain itu program peningkatan produksi pangan juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD. F
