PADANG- Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Bersama pemerintah daerah terus mengoptimalkan pembahasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Ketua Pansus RPJMD DPRD Provinsi Sumatera Barat Indra Catri Datuak Malako Nan Putiah dalam rapat bersama pemerintah daerah, Senin (16/6/2025) menegaskan, optimalisasi pembahasan sangat penting dilakukan agar rencana pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
“DPRD bersama pemerintah daerah harus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Indra Catri.
Dia menegaskan, RPJMD merupakan dokumen penting bagi penentuan arah pembangunan daerah. Dokumen tersebut menjadi pedoman dari seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Untuk itu pembahasannya harus optimal, karena menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan serta dalam rangka pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Indra Catri menegaskan, DPRD melalui Pansus akan bekerja secara maksimal melakukan pembahasan untuk melahirkan rekomendasi strategis dalam rangka penyempurnaan RPJMD. Memanfaatkan waktu yang disediakan, Pansus akan bekerja secara efektif dan efisien.
Lebih jauh Indra Catri menerangkan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah. Dalam pembahasannya harus sinkron dan sinergi dengan program pembangunan nasional sehingga dapat mendapai sasaran yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan, Pansus RPJMD mencermati secara seksama berbagai arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun terutama yang berkaitan dengan program unggulan yang menjadi visi dan misi kepala daerah. Beberapa di antaranya adalah sector pendidikan, Kesehatan, ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan. Kemudian terkait pemberdayaan nigari, peningkatan daya saing UMKM dan industri rakyat, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan lainnya. F
