PADANG0 Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menemukan permasalahan pada sebanyak 22 aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Aset tersebut antara lain berupa tanah dan bangunan, serta likuidasi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tuntas meskipun sudah berjalan sepuluh tahun sejak diputuskan (untuk dilikuidasi).
Ketua Pansus Pengelolaan Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra mengungkapkan berbagai temuan tersebut dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (6/11/2026). Nilai total dari seluruh aset bermasalah tersebut menurut Doni mencapai Rp79,02 miliar.
“Pansus menemukan sebanyak 22 aset daerah yang bermasalah, antara lain berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal. Temuan tidak hanya masalah administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, penguasaan lahan, hingga potensi kerugian serta hilangnya pendapatan asli daerah,” kata Doni dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi tersebut.
Doni menerangkan, dari total nilai aset yang bermasalah sebesar Rp79,02 miliar tersebut, sebesar Rp54,52 miliar merupakan aset tidak termanfaatkan atau idle. Sedangkan Rp24,50 miliar lainnya merupakan aset bermasalah, seperti dibiarkan tidak produktif, dikuasai pihak lain, ketidakjelasan dokumen kepemilikan, hingga kondisi bangunan rusak berat, atau pembangunan yang tidak terselesaikan.
Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare menjadi salah satu catatan dalam temuan Pansus. Persoalan tersebut juga belum memiliki kejelasan menyangkut status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, serta pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Pansus juga telah mendalami persoalan yang menyangkut proses likuidasi BUMD PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ) yang belum tuntas. Padahal menurut Doni, proses likuidasi telah diputuskan pada tahun 2016, dan peraturan daerah pendirian ke dua BUMD tersebut telah dicabut pada tahun 2018.
Selain itu, sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus DPRD Sumatera Barat di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH. Kemudian, aset daerah berupa Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi, di mana sebanyak 25 rumah telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.
Pansus Aset DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan rekomendasi agar gubernur membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelolaan aset. Disarankan juga untuk melakukan kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), atau membentuk sebuah perusahan perseroan daerah pengelolaan aset.
Pemerintah provinsi juga diminta untuk segera membentuk tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, dengan langkah kerja yang terencana, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan. Khusus persoalan likuidasi ATS dan DSJ serta penyertaan modal ARP dan PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi memimpin rapat paripurna tersebut menegaskan, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara serius, tidak sekadar mencatatkan sebagai inventaris di atas kertas saja. Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang harus diamankan dan dimanfaatkan secara optimal agar memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah untuk digunakan mendanai program pembangunan.
“Untuk itu, dalam rapat paripurna ini DPRD menyetujui rekomendasi yang disampaikan Pansus untuk dijadikan rekomendasi DPRD dan meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya secara serius. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut agar berjalan sesuai harapan dan peraturan perundang-undangan,” kata Muhidi.
Ia memaparkan, Pansus Aset DPRD Sumatera Barat dibentuk pada tanggal 5 Mei 2026 sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan barang milik daerah. Pembentukan pansus tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah dan masyarakat. F
