PADANG PANJANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang kembali menegaskan kualitas tata kelola pemerintahannya dengan meraih dua penghargaan bergengsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Paritrana Award 2025, masing-masing diberikan pada dua agenda berbeda pada November 2025.
Capaian ini menunjukkan konsistensi Pemko dalam membangun pelayanan publik yang terbuka, akuntabel, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk pekerja rentan yang selama ini membutuhkan jaminan perlindungan sosial.
Pada Anugerah KIP yang digelar Selasa (18/11) malam di Padang, Kota Padang Panjang berhasil menyabet predikat Kota Informatif. Ini merupakan predikat tertinggi yang diberikan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat kepada badan publik yang dianggap paling memenuhi standar keterbukaan informasi.
Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, didampingi Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra.
Proses penilaian Anugerah KIP dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan bertahap. Pemko harus mengisi kuesioner mendetail melalui aplikasi e-Monev, hingga mengikuti sesi presentasi langsung di hadapan Komisi Informasi sebagai bentuk verifikasi komitmen.
Wakil Walikota Allex Saputra menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus mengupayakan pelayanan informasi publik yang lebih baik.
Menurut Allex, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif. Ia menegaskan bahwa Pemko akan terus memperkuat sistem pelayanan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, mengapresiasi langkah KI Sumbar yang rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Ia menilai bahwa proses tersebut berdampak signifikan dalam mendorong badan publik meningkatkan kualitas keterbukaan.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengatakan bahwa keterbukaan informasi kini telah menjadi budaya kerja dalam pelayanan publik. Menurutnya, badan publik informatif merupakan indikator penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Selain Pemko, sejumlah instansi di Kota Padang Panjang juga meraih predikat Badan Publik Informatif. Di antaranya Pengadilan Agama, Bawaslu, KPU, dan BPS. Prestasi bersama ini menjadi gambaran kuatnya budaya transparansi di kota tersebut.
Tidak hanya unggul dalam bidang informasi publik, Padang Panjang juga mencatat prestasi membanggakan dalam perlindungan ketenagakerjaan. Pada Senin (17/11), Pemko resmi meraih Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar–Riau, Henky Rhosidie, yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam seremoni yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada daerah dan pelaku usaha yang dinilai aktif mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penilaiannya mencakup komitmen, regulasi, alokasi anggaran, serta cakupan kepesertaan masyarakat.
Asisten I Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, yang hadir mewakili Gubernur, menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial merupakan kebutuhan vital bagi pekerja. Terutama pekerja rentan yang bekerja di sektor informal dengan risiko kerja cukup tinggi.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga seluruh kelompok pekerja dapat merasakan perlindungan yang layak.
Dalam paparannya, Henky Rhosidie menjelaskan bahwa Paritrana Award tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga inovasi daerah dalam memastikan pekerja terlindungi. Ia menyebut Padang Panjang sebagai salah satu kota yang menunjukkan perhatian serius dalam perlindungan pekerja rentan.
Wawako Allex Saputra menyambut penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja nyata Pemerintah Kota. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi simbol prestisius, tetapi juga bukti komitmen Pemko dalam melindungi masyarakat.
Sejak 2019, Pemko Padang Panjang telah menyiapkan anggaran khusus untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Upaya ini terus diperkuat, termasuk dengan memasukkan seluruh pekerja rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2023.
Selain pekerja rentan, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada perangkat RT, pengurus LPM, garin masjid dan musala, guru TPA, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Langkah tersebut menunjukkan perhatian Pemko terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kontribusi besar bagi pelayanan sosial.
Dua penghargaan penting yang diraih dalam waktu berdekatan ini memberikan gambaran komitmen Padang Panjang dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan sekaligus peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
Prestasi tersebut juga memperkuat posisi Padang Panjang sebagai salah satu daerah yang konsisten menjalankan prinsip good governance di Sumatera Barat. Kedua penghargaan ini menjadi indikator kualitas pengelolaan pemerintahan yang semakin meningkat.
Dengan terus mengembangkan inovasi, memperkuat layanan publik, dan memperluas perlindungan ketenagakerjaan, Pemko berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Allex Saputra menegaskan bahwa penghargaan hanya menjadi bonus dari kerja panjang pemerintah. Yang terpenting adalah bagaimana kota ini terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Ke depan, Pemko Padang Panjang berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan instansi vertikal, lembaga publik, maupun masyarakat, untuk memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik.
Prestasi ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh perangkat daerah agar terus berbenah dan melahirkan berbagai inovasi yang lebih berdampak.
Dengan dua penghargaan ini, Padang Panjang semakin mengukuhkan diri sebagai kota yang tidak hanya transparan dalam informasi, tetapi juga hadir melindungi masyarakat yang paling membutuhkan. (de)
