PADANG – Setelah melakukan beberapa kali rapat antara lain dengan dinas terkait dan rapat internal untuk pendalaman materi, Panitia Khusus (Pansus) Gerakan Pensejahteraan Petani dan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPP GPEMP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat segera turun ke lapangan (Turlap). Pansus optimis akhir Januari 2016 ini hasil kerja Pansus sudah bisa disimpulkan dan disampaikan dalam rapat paripurna.
Ketua Pansus GPP GPEMP DPRD Provinsi Sumatera Barat Apris kepada wartawan, Selasa (19/1) menjelaskan, untuk Turlap, Pansus yang beranggotakan 23 orang anggota DPRD Sumbar telah dibagi menjadi lima tim. Daerah yang akan menjadi target peninjauan juga dibagi dalam lima kawasan.
“Setelah melakukan empat kali rapat, maka Pansus akan melanjutkan kegiatan dengan turun ke lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan kegiatan program GPP GPEMP kepada kelompok tani penerima manfaat,” kata Apris.
Ia menjelaskan, GPP dan GPEMP merupakan program pensejahteraan masyarakat petani dan masyarakat pesisir (nelayan) dari pemerintah daerah masa kepemimpinan Irwan Prayitno – Muslim Kasim (2010-2015). DPRD melalui Pansus dalam hal ini, kata Apris, bukan untuk mencari- cari kesalahan dari program kegiatan namun adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBD.
“Program kegiatan yang berjalan baik dan mendatangkan manfaat terhadap pensejahteraan masyarakat perlu mendapat dukungan sementara yang dirasakan tidak efektif tentu akan dikaji ulang,” ujarnya.
Untuk turlap Pansus GPP GPEMP, ia menerangkan sudah menentukan target dari masing- masing tim. Kelompok- kelompok tani dan nelayan yang mendapatkan bantuan sudah diinventarisir, baik yang berhasil maupun yang gagal. Pada rapat sebelumnya, Pansus GPP GPEMP telah meminta laporan dari masing- masing dinas seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.
“Setelah laporan tersebut diterima, Pansus telah melakukan analisa dan pendalaman materi dan berkonsultasi,” lanjutnya.
Sejauh ini, katanya, laporan pelaksanaan kegiatan oleh dinas terkait terhadap pelaksanaan program GPP GPEMP berjalan dengan baik. Namun dari versi masyarakat yang diterima DPRD, informasinya beragam.
“Untuk itulah, makanya DPRD melalui Pansus ingin mengetahui sejauh mana efektifnya sebuah program kegiatan yang didanai APBD dapat memberikan manfaat kepada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (feb)
