PADANG- Tekanan inflasi Sumatera Barat pada Maret 2026 berhasil ditahan dengan didukung oleh operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Bank Indonesia bersama Bulog dan pemerintah daerah. Harga cabai merah yang turun signifikan, diikuti oleh turunnya harga bawang merah dan beras yang mencatatkan deflasi membuat Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat pada Maret 2026 tertahan di angka 0,04 persen month to month (mtm), lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 0,41 persen mtm.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram menjelaskan hal tersebut melalui siaran pers yang diterima Kamis (2/4/2026). Menurutnya, inflasi Sumatera Barat mengalami penurunan dipengaruhi oleh efektivitas berbagai upaya pengendalian harga selama periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026.
“Antara lain sidak (inspeksi mendadak) pasar, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berhasil menjaga keterjangkauan Harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan strategis,” papar Majid.
Ia menerangkan, tekanan inflasi pada Maret 2026 terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau khususnya kenaikan harga daging ayam ras, jengkol, dan ikan tongkol seiring peningkatan permintaan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Secara bulanan, daging ayam ras tercatat mengalami inflasi 3,35 persen (mtm), jengkol 22,24 persen (mtm), dan ikan tongkol 8,94 persen (mtm).
“Selain itu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 1 Maret 2026 turut memberikan tekanan inflasi, tercermin dari inflasi bensin sebesar 0,68 persen (mtm),” jelasnya.
Namun demikian, lanjut Majid, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas pangan utama seiring membaiknya pasokan dan distribusi. Harga cabai merah mengalami penurunan signifikan dengan deflasi -11,12 persen (mtm), disusul bawang merah sebesar -3,06 persen (mtm) dan beras sebesar -0,38 persen (mtm).
“Kondisi ini didukung oleh optimalisasi operasi pasar, Gerakan Pasar Murah (GPM), serta pemenuhan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD),” lanjutnya.
Selain itu, penurunan harga emas global dan implementasi diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN mendorong deflasi pada emas perhiasan sebesar -5,91 persen (mtm) dan angkutan udara sebesar -9,92 persen (mtm). Inflasi juga tertahan oleh deflasi tomat sebesar -24,90 persen (mtm) seiring masuknya masa panen di sejumlah sentra produksi.
Lebih jauh Majid memaparkan, secara spasial, perkembangan harga antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2026 cukup bervariasi. Inflasi bulanan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,44 persen (mtm), diikuti oleh Kota Bukittinggi yang mencatat inflasi sebesar 0,16 persen (mtm). Sebaliknya, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,02 persen (mtm) dan -0,05 persen (mtm), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga emas perhiasan dan komoditas hortikultura seiring dengan normalisasi pasokan baik dari dalam maupun antarwilayah.
Secara kumulatif dari Januari sampai Maret 2026, Sumatera Barat mencatat deflasi sebesar 0,82 persen year to date (ytd) dan secara tahunan inflasi tercatat sebesar 3,37 persen year on year (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional.
Tekanan inflasi tahunan terutama bersumber pada low-base effect kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras, serta kenaikan harga mobil seiring pemberlakuan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di tengah berlanjutnya tekanan depresiasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, inflasi tahunan tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, kentang, dan bawang merah, sejalan dengan perbaikan pasokan.
Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, KPwBI Sumbar bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain melalui fasilitasi pertemuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi pascabencana melalui Forum Dialog Ekonomi dan High Level Meeting (HLM) TPID.
Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi teknis TPID dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaga stabilitas harga pascabencana. Rakornis tersebut sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran (awareness) terhadap ketahanan sektor pertanian melalui penguatan pemahaman mengenai perkiraan cuaca dan mitigasi risiko, guna memastikan keberlanjutan produksi pertanian.
Langkah intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga terus dilakukan dalam upaya menekan harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis. Di samping itu juga dilakukan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah.
Langkah lain yang dilakukan adalah melalui perluasan program Sekolah Lapang DAUN dan DAUN BANGKIT guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan. Termasuk juga penguatan komunikasi kebijakan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras.
Majid menyebutkan, inflasi Sumatera Barat ke depan diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional. Namun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai, khususnya yang bersumber dari ketidakpastian global, eskalasi tensi geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan emas, serta gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.
“Oleh karena itu, sinergi TPID akan terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap berada dalam rentang 2,5±1 persen yoy pada tahun 2026,” tutupnya. F
