PADANG – Inflasi Sumatera Barat pada bulan Oktober 2016 tercatat masih tinggi, meskipun sedikit menurun dibanding inflasi bulan sebelumnya. Laju Inflasi Sumatera Barat pada Oktober tercatat 0,54 persen (month to month/ mtm), sedikit menurun dibanding September sebesar 0,64 persen (mtm). Laju inflasi Sumbar tersebut, baik secara bulanan, tahunan maupun tahun berjalan telah berada di atas laju inflasi nasional yang masih berada pada level 0,14 persen (mtm), 3,31 persen (year on year/ yoy) dan 2,11 persen (year to date/ ytd).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko selaku Wakil Ketua Tim Ahli Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi menyebutkan hal itu dalam siaran pers yang diterima padangmedia.com, Rabu (2/11). Menurutnya, secara tahunan dan tahun berjalan, laju inflasi Sumbar masing-masing sebesar 6,13 persen (yoy) dan 3,73 persen (ytd).
“Secara nasional, inflasi bulanan Sumbar pada Oktober 2016 tersebut merupakan inflasi bulanan tertinggi ke-5 (lima),” kata Puji.
Secara spasial, inflasi Sumbar disumbang oleh inflasi Kota Padang dan Bukittinggi yang masing-masing tercatat sebesar 0,56 persen (mtm) dan 0,37 persen (mtm). Inflasi tersebut menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan laju inflasi tertinggi ke-9 (sembilan) dan Kota Bukittinggi ke-18 (delapan belas) dari 82 kota sampel inflasi.
Gangguan pasokan bahan pangan menjadi pemicu tingginya inflasi Sumbar. Inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 1,38 persen (mtm), meskipun sedikit menurun dibandingkan bulan September 2016 yang tercatat sebesar 1,90 persen (mtm). Kenaikan harga bahan pangan bergejolak tersebut disebabkan oleh terganggunya pasokan bahan pangan strategis sebagai dampak gangguan cuaca, terutama untuk komoditas yang berasal dari sentra produksi di luar Sumbar.
Cabai merah kembali menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di Sumbar. Tingginya curah hujan menjadi penyebab sejumlah sentra produksi cabai merah khususnya di Jawa mengalami gagal panen. Produksi cabai lokal yang terbatas disertai gangguan cuaca, turut memengaruhi ketersediaan jumlah pasokan komoditas strategis tersebut di Sumbar.
Sementara itu, kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) mengalami inflasi sebesar 0,61 persen (mtm), meningkat dibandingkan bulan September 2016 yang hanya sebesar 0,40 persen (mtm). Kenaikan harga pada kelompok ini disumbang oleh kenaikan harga elpiji ukuran 3 kg dan tarif listrik. Kenaikan harga elpiji akibat kelangkaan pasokan yang terjadi di bulan September 2016 masih berlangsung di awal Oktober 2016, sehingga menambah tekanan inflasi pada kelompok ini. Selain itu, adanya penyesuaian tarif listrik pada bulan Oktober 2016 dengan kenaikan pada golongan berdaya 1.300 watt ke atas turut memberikan andil inflasi yang cukup besar.
“Sedangkan inflasi kelompok inti tercatat sebesar 0,12 persen (mtm), meningkat dibandingkan bulan September 2016 yang hanya sebesar 0,07 persen (mtm),” lanjutnya.
Puji menambahkan, tekanan inflasi ke depan diprakirakan masih cukup tinggi, terutama disumbang oleh kelompok bahan pangan bergejolak. Tekanan inflasi ke depan diprakirakan masih didominasi oleh kenaikan harga bahan pangan, seiring dengan prakiraan cuaca BMKG terkait tingkat curah hujan pada level tinggi di sebagian wilayah Sumbar dan menengah di daerah Jawa. Dengan demikian, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi jumlah produksi panen komoditas pangan strategis yang rentan oleh cuaca seperti cabai merah, beras dan bawang merah.
Di sisi yang lain, tekanan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) diprakirakan masih cukup tinggi seiring dengan rencana kenaikan tarif listrik yang akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu, tekanan inflasi dari kelompok inti diprakirakan cenderung stabil seiring dengan masih terbatasnya daya beli masyarakat.
Mencermati perkembangan inflasi Sumbar yang terus meningkat, TPID Provinsi Sumbar melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi kedepan. Berdasarkan pantauan TPID Sumbar, selama tahun 2016 (Januari sampai Oktober), terdapat beberapa komoditas yang sering muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi, yaitu cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan beras. Untuk momen tertentu, tiket pesawat dan komoditas jengkol turut menjadi penyumbang inflasi khususnya pada saat lebaran, musim liburan sekolah dan tahun baru.
Komoditas-komoditas tersebut selalu muncul setiap tahunnya sehingga membutuhkan upaya pengendalian yang lebih intensif. Untuk itu, TPID Provinsi Sumbar pada tanggal 12 Oktober 2016 menggelar HLM TPID yang dipimpin oleh Gubernur Sumbar dan dihadiri seluruh TPID kota/ kabupaten serta instansi vertikal.
Dalam HLM tersebut, Gubernur Sumbar menyampaikan arahannya agar seluruh kotadan kabupaten menjalankan program penanaman cabai merah di pekarangan rumah atau instansi secara lebih intensif. Gubernur juga menugaskan SKPD terkait untuk melakukan pembudidayaan jengkol, meningkatkan koordinasi dengan Bulog dalam mengimplementasikan operasi pasar cabai merah, mengefektifkan kerja sama dengan Bulog setempat untuk memperkuat cadangan pangan daerah antara lain melalui sinergi Bulog dengan klaster binaan anggota TPID.
Kemudian, mengefektifkan pelaksanaan operasi pasar baik di sisi produsen maupun sisi konsumen, melaksanakan kerja sama dengan penegak hukum dalam memonitor stok dan distribusi pangan, melakukan koordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengendalikan harga tiket pesawat untuk rute dari dan ke Padang khususnya pada waktu liburan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan pola konsumsi melalui diversifikasi pangan. (feb/*)
