MENTAWAI – Insiden terjadinya cekcok antara rombongan Partai Nasdem dengan Manager Operasional Aloyta Resort sudah ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait. Namun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepualaun Mentawai, Nikanor Saguruk meminta agar izin usaha Aloyta Resort dibekukan sementara. Hal itu dalam rangka memperbaiki sektor pariwisata di daerah Mentawai.
Menurutnya, permintaan maaf yang dilakukan Fabrizio Beliere sah-sah saja yang berarti ia menyadari kesalahannya. Namun, untuk memperbaiki iklim wisata di Mentawai, perlu pembekuan sementara izin Aloyta Resort. Hal itu, katanya, tidak akan mengganggu dari sisi investasi, karena pembekuan hanya untuk sementara sambil menunggu proses berjalan. Apalagi menurutnya, peristiwa itu bukan satu kali saja terjadi.
“Ini sudah sering. Kebetulan kejadian itu pas pada rombongan kami,” kata Nikanor saat dihubungi padangmedia.com, Kamis (22/3).
Dikatakan Nikanor, insiden itu bukan hanya masalah persoalan miskomunikasi. Terlalu dianggap sepele jika hanya masalah miskomunikasi, katanya.
“Kami datang ke Aloyta Resort bukan hanya sekadar datang begitu saja. Ada komunikasi yang baik dengan pariwisata dan pemerintah. Jadi, kronologis kejadian perlu dipahami,” katanya.
Ia mengatakan, sikap pemerintah daerah seharusnya tidak lagi melihat dari insiden penolakan, tapi melihat dari segi aturan, yakni Undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagai perubahan dari UU nomor 27 tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 26A diatur tentang tata cara pemanfaatan pulau. Terpenting dalam aturan tersebut, yaitu pada ayat 4 huruf (b) yang menjamin akses publik.
Ia berharap sikap tegas dan jelas dari pemerintah daerah. Karena, sampai saat ini ia belum mendapat informasi sudah sampai dimana tindak lanjut kejadian tersebut.
“Jawabannya baru bersifat normatif. Padahal, kalau persoalan ini tidak ditindaklanjuti melalui aturan, maka niat kita dalam memperbaiki pariwisata di Mentawai akan biasa-biasa saja. Orang masuk bisa bebas. Salah satu contoh kalau orang berlaku kasar terhadap masyarakat kita, tentu biasa-biasa jadinya,” ucap Nikanor.
Ditegaskan Nikanor, dari segi sopan santun saja sudah dilanggar yang artinya mencoret wibawa bangsa. Karena itu, persoalan tersebut tidak bisa selesai begitu saja, harus ditindaklanjuti melalui aturan.
“Pemerintah harus melihat pintu masuk dalam melakukan pembenahan, mulai dari perizinan dan termasuk kewajiban setiap pelaku usaha resort. Selama ini, apakah sudah melaksanakan kewajibannya?” katanya.
Ia juga minta pemerintah daerah tidak terlalu lama memproses persoalan tersebut. DPRD nanti akan menyurati pemerintah daerah untuk mempertanyakan soal pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. DPRD Mentawai sendiri akan membentuk pansus jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan memuaskan sesuai harapan. “Kita berbicara sesuai aturan saja,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi penolakan oleh warga negara asing pengelola Aloyta Resort terhadap rombongan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sumatera Barat Risnaldi yang akan singgah ke resort tersebut beberapa waktu lalu. Risnaldi datang bersama Wakil Ketua DPRD Kepulauan Mentawai Nikanor Saguruk menggunakan kapal milik Pemkab Mentawai.
Penolakan itu menjadi viral karena sebuah unggahan video di media sosial berdurasi lebih kurang tiga menit. Dalam video itu, terlihat terjadi pertengkaran mulut antara warga negara asing yang diketahui bernama Fabrizio Belliere karena permintaan rombongan untuk merapat ditolak. Fabrizio kemudian telah meminta maaf atas insiden tersebut. (ers)
