PADANG- Sengaja atau tidak, masih banyak gambar calon terutama calon incumbent (petahana) terpampang di banyak titik, baik baliho program pemerintah maupun baliho petahana bersama presiden, wakil presiden atau pejabat negara.
Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) menilai, hal tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap pasangan calon (paslon) pendatang baru dan melanggar prinsip keadilan bagi seluruh pasangan calon dalam mensosialisasikan diri kepada masyarakat.
“Ada baliho petahana berfoto bersama wakil presiden, ada baliho sosialisasi program pemerintah bergambar petahana. Ini merupakan bentuk diskriminatif dan pelanggaran,” kata pimpinan Bawaslu RI Nashrullah di Padang, Senin (14/9).
Ia menyebut diskriminatif, karena, aturan saat ini menegaskan baliho dan spanduk pasangan calon disediakan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Diluar itu, pasangan calon tidak boleh memasang baliho atau spanduk.
“Ini tentu tidak adil jika para kepala daerah atau wakil kepala daerah incumbent memanfaatkan sosialisasi program dari SKPD pemerintah daerah untuk kepentingannya sementara pendatang baru yang bukan petahana terikat dengan aturan,” ujarnya.
Ia berpendapat, masih adanya baliho para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju kembali untuk periode berikutnya menunjukkan ketidakpercayaan diri. Jika selama menjabat menunjukkan kinerja yang baik, pandai mendekatkan diri ke masyarakat, mestinya baliho-baliho seperti itu tidak perlu lagi.
Ia meminta dengan tegas agar Bawaslu dan Panwaslu di daerah untuk mengambil tindakan terhadap baliho-baliho seperti itu. Selanjutnya pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hendaknya mendukung dengan menurunkan baliho tersebut.
Kepada instansi pemerintah daerah, ia mengingatkan untuk menjaga netralitas. Jangan lagi sosialisasi program ditunggangi oleh kepentingan politik kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan maju kembali untuk periode berikutnya.
” Untuk sosialisasi program, tanpa gambar kepala daerah atau wakil kepala daerah kan sampai juga ke masyarakat. Mengapa harus pakai (gambar)?,” tandasnya.
Nashrullah berada di Padang, dalam rangka membuka rapat kordinasi Bawaslu provinsi Sumatera Barat dengan stakeholder. Rakor tersebut adalah dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 guna meningkatkan sinergi stakeholder untuk mengawal pemilihan pemimpin yang bersih, berintegritas dan damai.(feb)
