PADANG- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 mengusung tiga fokus Utama yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dihadapkan kepada tantangan ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geoplotik yang memberikan tekanan kepada APBN dan berdampak kepada keuangan daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi, saat menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, Rabu (8/4/2026). Dia menekankan, RKPD tahun 2027 menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi kondisi ruang fiscal yang menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Dengan fokus kepada tiga isu Utama yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan, RKPD tahun 2027 harus disusun secara cermat, mengingat ketidakpastian ekonomi global yang masih berlanjut yang memberikan tekanan kepada APBN yang tentunya mempersempit ruang fiskal daerah,” kata Muhidi.
Dia mengingatkan, pemerintah daerah harus berani berinovasi untuk menggali seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih optimal. Hal itu disebabkan karena sumber pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat berkurang, sementara program pembangunan daerah membutuhkan anggaran besar.
“Ditambah lagi, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun 2025 menimbulkan kerugian sekitar Rp33 triliun lebih membutuhkan anggaran pemulihan setidaknya sekitar Rp22 triliun. Ini menjadi tantangan berat yang harus dipenuhi karena pemulihan dampak bencana sangat penting,” sebutnya.
Muhidi menekankan, untuk terlaksananya program pembangunan daerah yang telah direncanakan, maka sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota serta pemerintah pusat harus terbangun dengan baik. Termasuk juga peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
Muhidi mengungkapkan, secara nasional, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 memasuki fase percepatan peletakan fondasi transformasi dengan fokus kepada pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis produktivitas, investasi, dan industrialisasi. Menyelaraskan dengan RKP tersebut, RKPD Sumatera Barat mengusung tiga fokus utama yaitu akselerasi transformasi ekonomi, inklusi sosial, dan ketahanan pangan.
Mengatasi kondisi fiskal daerah memenuhi kebutuhan anggaran untuk membiayai RKPD tersebut, mengoptimalkan pendapatan asli daerah adalah upaya yang harus dilakukan dengan serius. Antara lain melalui optimalisasi penerimaan dari pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, optimalisasi pengelolaan aset dan BUMD, dan sumber-sumber pendapatan lainnya, seluruhnya harus tergarap secara maksimal.
Sementara itu, untuk belanja daerah harus dilakukan secara hati-hati agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif. Alokasi anggaran harus diperhitungkan secara cermat dan tepat sasaran, sehingga terserap maksimal serta memberikan dampak langsung kepada percepatan pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat. F
