PASAMAN BARAT- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi menegaskan, pengelolaan pajak kendaraan bermotor harus optimal karena merupakan salah satu sumber Utama pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan daerah.
Hal itu ditegaskan Muhidi saat berkunjung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistim Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Pasaman Barat, Sabtu (18/10/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, untuk meninjau strategi dan capaian target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah, yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pembangunan. Untuk itu pengelolaannya tentu harus dilakukan secara maksimal,” tegas Muhidi.
Dia menjelaskan, karena menjadi sumber utama PAD, maka pengelolaan pajak kendaraan bermotor harus benar-benar optimal. UPT Samsat harus terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, termasuk meningkatkan sinergi dengan berbagai instansi terkait, serta mengaplikasikan digitalisasi pelayanan untuk kemudahan akses masyarakat.
“Masyarakat harus dipermudah dalam pelayanan melalui berbagai inovasi termasuk pemanfaatan sarana digital sehingga akses kepada pelayanan semakin mudah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Muhidi menyampaikan apresiasi kepada UPT Samsat Pasaman Barat yang telah berinovasi dengan menerapkan pelayanan berbasis digital yang diharapkan semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan efensiensi dan transparansi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Lebih jauh, Muhidi menekankan, agar seluruh UPT Samsat untuk terus memacu kinerja serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. DPRD akan terus memberikan dorongan kepada optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT Samsat agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik sehingga memberikan dampak kepada peningkatan PAD.
Dalam kunjungan tersebut, juga berlangsung diskusi yang membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan upaya meningkatkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi dalam pelayanan, kepatuhan wajib pajak, serta kemungkinan adanya potensi kebocoran penerimaan yang harus dicegah.
“Kami berharap berbagai kendala yang dihadapi dapat diselesaikan secara baik, potensi kebocoran penerimaan bisa dicegah serta melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” tutupnya. F
