PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muhidi meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memberikan dukungan penuh terhadap konten penyiaran yang bertujuan untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dukungan tersebut bisa membuktikan bahwa KPID memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui bidang yang menjadi kewenangannya.
Hal itu ditegaskan Muhidi saat menerima kunjungan komisioner KPID Sumatera Barat, Rabu (13/11/2024) di ruang kerjanya. Muhidi mengingatkan, KPID memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mengawal konten siaran yang edukatif, produktif dan motivatif kepada masyarakat.
“Kami berharap KPID sesuai fungsi yang dimiliki dapat meningkatkan peran dan kontribusinya untuk kemajuan UMKM di daerah, mendukung program atau konten siaran lebaga penyiaran yang mengedukasi dan memotivasi masyarakat terutama pelaku UMKM untuk produktif,” kata Muhidi.
Dalam kesempatan itu Muhidi menyatakan DPRD mendukung rencana KPID Sumatera Barat menjadi tuan rumah penyelenggaran peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-92 dan tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2025.
Muhidi berharap KPID Sumatera Barat meningkatkan pengawasan terhadap konten siaran agar benar-benar menjadi program yang mencerdaskan masyarakat. Dia mengungkapkan, tayangan program siaran ditonton oleh puluhan juta orang dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Melalui konten yang memiliki nilai edukasi dan motivasi tentu akan memberikan dampak positif, begitu juga sebaliknya konten siaran yang tidak bernilai edukasi akan memberikan pengaruh buruk kepada pola piker dan perilaku masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh Muhidi mengungkapkan, DPRD Provinsi Sumatera Barat saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyiaran. Produk hukum tersebut bertujuan untuk menghadirkan konten siaran yang berkualitas untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta menjadi motivasi bagi masyarakat dalam penguatan ekonomi.
Pemerintah dan DPRD Sumatera Barat memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam arah kebijakan pembangunan. Hal itu diharapkan mendapat dukungan dari KPID bersama lembaga penyiaran baik televisi maupun radio melalui hadirnya konten siaran yang motivatif dan edukatif.
Dalam kesempatan pertemuan itu, Ketua KPID Provinsi Sumatera Barat Robert Cenedy menyebutkan Sumatera Barat siap menjadi tuan rumah peringatan Hari Penyiaran Nasional dan Rapat Koordinasi KPI se-Indonesia tahun 2025. Namun pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Robert berharap mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari solusi.
“Kegiatan ini akan mendatangkan banyak orang ke Sumatera Barat, tentu akan memberi dampak ekonomi kepada masyarakat. Untuk itu kami membutuhkan dukungan anggaran dari Pemprov dan DPRD Sumatera Barat agar dua event berskala nasional itu bisa terlaksana,” harap Robert.
Terkait konten siaran, dia menegaskan KPID Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatan pengawasan agar tayangan yang ditonton oleh masyarakat benar-benar memiliki nilai edukasi dan motivasi. Demikian juga, KPID akan memberikan perhatian terhadap tayangan yang bertujuan untuk promosi produk UMKM oleh lembaga penyiaran agar lebih ditingkatkan. F
