PADANG – Dua Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Barat 2015-2020, Muslim Kasim dan Irwan Prayitno sama-sama menyatakan komitmennya untuk serius memajukan dunia pendidikan Sumbar. Keduanya juga sama-sama komit menjalankan dan menuntaskan wajib belajar (Wajar) 12 tahun sejalan kebijakan pusat dengan diserahkannya pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi mulai 1 Januari 2016 mendatang.
Hanya saja, Muslim Kasim menyatakan masih merasa prihatin dengan kondisi kualitas pendidikan di Sumbar yang masih jauh peringkatnya di bawah di tingkat nasional. Berbeda dengan itu, Cagub Irwan Prayitno malah menyatakan bahwa pendidikan Sumbar tak terlalu tertinggal. Terbukti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di rangking 8 di nasional. Selain itu, banyak prestasi pendidikan yang telah diukir oleh para peserta didik di provinsi ini.
Cabug Sumbar nomor urut 1, Muslim Kasim dalam dialog Membedah visi misi Cagub dan Cawagub Sumbar 2015-2020 yang diadakan Forum Editor Sumbar (Feds) bekerja sama dengan KPU Sumbar di convention hall kampus Universitas Andalas, Padang, Rabu (18/11), menyatakan, Sumbar tidak punya banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu keharusan.
Menurutnya, persoalan pendidikan yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan sarana, ketersediaan guru dan kompetensi yang memadai. Gubernur, katanya, harus bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan pendidikan. Karena, secara keseluruhan, prestasi-prestasi di bidang pendidikan mencerminkan tingkat pendidikan di suatu daerah. Untuk itu diperlukan sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota termasuk masyarakat dalam memajukan pendidikan untuk peningkatan sumber daya manusia Sumbar ke depannya.
Untuk membangun generasi yang berkualitas, harus diperhatikan dari jenjang pendidikan paling bawah, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Beberapa kebijakan yang akan diambil bila terpilih sebagai gubernur, menurut MK di antaranya menjalankan Wajar 12 tahun, memberikan beasiswa bagi anak-anak tidak mampu, mencetak doktor-doktor di perguruan tinggi. Terkait hal terakhir, walaupun PT di bawah naungan Dikti, tapi Pemprov/Pemda tetap bertanggung jawab dalam hal pendidikan di wilayahnya sendiri.
Sementara itu, Cabug nomor urut dua, Irwan Prayitno (IP) mengatakan, sistem pendidikan harus mengintegrasikan tiga hal, yaitu pendidikan formal, informal dan nonformal. Ada peran dan tanggung jawab dari masing-masingnya.
Untuk tingkat SD dan SMP, ia akan melakukan pilot project dalam hal pendidikan karakter dengan mengintegrasikan pendidikan agama, budaya dan nasionalisme. Selain itu, ia juga sepakat untuk menjalankan Wajar 12 tahun dengan menggratiskan pendidikan di SLTA. Hal itu sesuai dengan amanat RPJMN 2014 – 2019. Namun, untuk penggratisan anak-anak harus menunggu Kepmen.
Sedangkan untuk pendidikan nonformal, seperti penguatan kepemudaan, Pemprov seharusnya memfasilitasi.
Dialog Forum Editor terkait Pilgub Sumbar kali ini merupakan seri ke empat atau edisi terakhir yang diadakan Feds bekerja sama dengan KPU Sumbar. Edisi kali ini mengangkat tema pendidikan, SDM, kebudayaan dan ekonomi kreatif. Selain menghadirkan KPU Sumbar dan kedua Paslon, Feds juga menghadirkan Bawaslu Sumbar, akademisi, sastrawan, Ketua PGRI Sumbar, Ketua Ombudsman Sumbar, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, masing-masing tim sukses dan lain-lain. (rin)
