SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyoroti lemahnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur. Akibatnya, banyak pekerjaan yang tidak sesuai, seperti tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Elfia Rita Dewi dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, Senin (12/7/2021).
“Akibat perencanaan dan pelaksanaan lemah dan pengawasan yang belum optimal, banyak pekerjaan proyek infrastruktur tidak sesuai harapan, seperti yang tercantum dalam LHP BPK,” kata Dewi.
Untuk itu, lanjutnya, DPRD meminta, ke depan pemerintah daerah lebih selektif dalam menetapkan lokasi dan nilai pekerjaan. Perencanaan harus disusun lebih baik lagi sebelum dilaksanakan.
Dewi menambahkan, dalam penetapan pemenang lelang pekerjaan juga harus mempertimbangkan kewajaran. Harga penawaran harus realistis sebab akan menentukan kualitas pekerjaan.
“Kualitas pekerjaan, kesesuaian harga dan kepatuhan terhadap aturan harus diutamakan sehingga hasil kerja berdaya guna untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan, untuk proyek fisik hendaknya perencanaan telah selesai di awal tahun anggaran. Baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung, sehingga lelang dan pelaksanaan proyek juga bisa dilakukan lebih awal.
“Tidak ada lagi pekerjaan proyek fisik yang dilaksanakan pada menjelang akhir tahun anggaran sehingga terburu-buru yang berdampak kepada kualitas pekerjaan,” tambahnya.
Selain itu, pekerjaan yang dimulai di awal tahun akan memberikan dampak ekonomi. Ketika proyek dikerjakan pada awal tahun akan mempercepat perputaran elonomi.
Senada, Ketua Fraksi PAN, Golkar dan PDIP Kota Sawahlunto Dasrial Ery.
Dia menegaskan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan terkait mutu pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh rekanan. Selama ini, banyak pekerjaan yang rusak sebelum waktunya.
Dia menenggarai, kondisi itu terjadi karena jauhnya harga tawar dari pagu anggaran yang disediakan. Ke depan, harapnya, hendaknya menjadikan teknis pekerjaan sebagai poin penting dalam pertimbangan tinggi atau rendahnya harga tawaran. (Tumpak)
