PADANG- Emansipasi (feminisme) yang digadang-gadang pemerintah sebagai penyetaraan antara laki-laki dan perempuan dinilai justru menghantarkan perempuan terutama generasi muda ke jurang kehancuran. Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang merupakan pemberdayaan potensi intelektual perempuan harus dikoreksi.
Hal itu disuarakan puluhan mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat yang tergabung dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) di halaman gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (30/10) sore. MHTI menolak konsep emansipasi wanita yang didukung pemerintah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Melalui juru bicaranya Iffah Ainur Rachmah, kaum perempuan MHTI ini tegas menolak eksploitasi kaum perempuan berkedok emansipasi. Emansipasi atau feminisme yang diterapkan dan didukung pemerintah justru menghantarkan kaum perempuan Indonesia ke jurang kehancuran.
“Arah pemberdayaan potensi intelektual kaum perempuan harus dikoreksi dan emansipasi yang diterapkan dan didukung oleh pemerintah selama ini justru menghantarkan kaum perempuan ke jurang kehancuran,” kata Iffah.
MHTI, kata Iffah telah melakukan kajian dalam Kongres Mahasiswi Islam untuk Peradaban (KMIP) tahun 2015 ini yang dilaksanakan di 26 kota di Indonesia. Kongres tersebut bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan arah pemberdayaan intelektual perempuan dalam program pemberdayaan ekonomi perempuan.
Para mahasiswi yang berorasi di tengah hujan gerimis ini mengungkap banyak fakta yang terjadi akibat dari kesalahan konsep emansipasi dan pemberdayaan perempuan. Diantaranya, kemandirian ekonomi kaum perempuan dan ketidakberdayaan negara menyediakan lapangan kerja bagi kaum laki-laki telah menimbulkan dampak meningkatnya kasus perceraian di Indonesia.
Program BKKBN yang menggalakkan penundaan usia untuk menikah dinilai telah menyuburkan seks di luar nikah atau perzinahan. Mereka mengungkap data BKKBN bahwa sekitar 2,3 juta wanita muda melakukan aborsi karena hamil di luar pernikahan.
Dalam aksinya, MHTI menyayangkan sikap pemerintah, yang dinilai justru mendukung konsep kapitalis dalam mengeksploitasi kaum perempuan. Mereka mendesak banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan terutama yang menyangkut kaum perempuan harus diperbaiki, mulai dari kurikulum pendidikan sampai kepada kebijakan ekonomi.
Rombongan mahasiswi disambut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Darmawi dan Ketua Komisi II Sabar. A.S. Kepada mahasiswi MHTI, Darmawi menyatakan DPRD akan mendiskusikan tentang apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswi tersebut. Ia dapat memaklumi apa yang menjadi kekhawatiran MHTI dan akan mendiskusikannya lebih lanjut agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Namun Darmawi meminta agar mahasiswi MHTI juga sama-sama memahami bahwa untuk mengaitkan soal emansipasi wanita di Indonesia dengan aturan Syari’at Islam harus dikaji lebih jauh. Meskipun Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas namun Indonesia bukanlah negara Islam.
Dirinya mengarisbawahi, soal penerapan emansipasi wanita di Indonesia dan dikaitkan dengan Islam, mesti dikaji dengan banyak pertimbangan. Hal itu mengingat, Indonesia bukanlah negara Islam meskipun merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam.
” Ini harus dipertimbangkan dalam mengaitkan emansipasi dengan Islam karena meskipun Islam di Indonesia adalah agama mayoritas namun Indonesia bukan negara Islam,” ingatnya.
Dengan kondisi itu, maka setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama mesti disikapi dengan memperhatikan banyak pertimbangan. Termasuk juga soal emansipasi dan eksploitasi perempuan yang disuarakan oleh mahasiswi MHTI juga harus dilakukan kajian yang mendalam.
Aksi mahasiswi MHTI ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian yang sebagian besar adalah Polisi Wanita (Polwan). Setelah berorasi dan mendengakan pernyataan sikap Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Darmawi, para mahasiswi MHTI membubarkan diri dengan tertib. (feb)
