MENTAWAI – Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu percepatan dalam hal infrastruktur jalan, jembatan dan pengembangan pariwisata sebagai gerbong pendapatan daerah. Hal tersebut dikatakan Sekdakab Mentawai, Drs.Syaiful Janah saat menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumbar dapil 8 di aula Sekretariat Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat (08/12/2017).
Selain itu, fasilitas untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasisi Komputer (UNBK) juga belum ada. Karena fasilitasnya belum memadai, masih memakai sistem manual.
Dikatakan, untuk menunjang fasilitas UNBK di Mentawai, sesuai dengan pembahasan bersama anggota DPRD Sumbar dapil 8, untuk sementara pelaksanaan UNBK masih dilakukan kerjasama dengan Kota Padang. Masalah lainnya di Mentawai adalah terkait dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK yang sudah diserahkan kepada pihak provinsi. Namun, keberadaan sekolah baru yang menjadi kendala adalah tenaga, karena sekolah baru disarankan hanya satu pegawai negeri, yaitu kepala sekolah. Untuk tenaga pendidiknya lebih banyak memakai tenaga kontrak.
“Karena sekarang tenaga terlalu banyak, maka regulasi penganggaran bermasalah, sehingga banyak tenaga pendidik memilih mundur,” jelasnya. Saiful Janah meminta DPRD Sumbar dapil 8 bisa menampung aspirasi tersebut untuk menyikapi kendala itu.
Sekda Mentawai juga meminta kepada provinsi untuk memberikan perhatian khusus terhadap Mentawai. Ia berharap dalam waktu dekat ada suatu regulasi yang jelas untuk penetapan anggaran bagi tenaga pendidik di Bumi Sikerei.
Diakuinya, kalau ada aturan baru dari provinsi, Kabupaten Mentawai siap menganggarkan dana khusus tenaga pendidik. Namun, perlu dukungan regulasi yang jelas supaya tidak meyalahi aturan. Akan tetapi, sampai saat ini pelimpahan tersebut belum ada titik terangnya dari provinsi. Akhirnya, tenaga pendidik banyak yang mengundurkan diri karena tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup.
Saat masih dikelola pemerintah daerah, tenaga pendidik SMA/SMK di Mentawai masih bertahan untuk mengajar. Adapun jumlah SMA di Mentawai sebanyak 12 dan SMK 3 unit. Untuk SMK, rata-rata semua masih baru.
Sementara, terkait masalah penerangan, energi listrik yang mengaliri daerah Mentawai, masih sangat jauh secara persentase. Sejauh ini, Pemkab Mentawai mengambil inisiatif untuk membuka program PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk daerah pelosok yang belum menikmati penerangan. (ers)
