JAKARTA – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memohon maaf terkait daftar rekomendasi 200 mubaligh yang membuat polemik di tengah masyarakat. Khususnya kepada mubaligh yang merasa tidak nyaman karena namanya masuk dalam daftar rilis tersebut.
Lukman menegaskan, tidak ada motif politik dalam rilis 200 mubaligh yang direkomendasikan Kemenag tersebut. Menurutnya, daftar itu dibuat sesuai daftar usulan dari pengurus ormas keagamaan, masjid besar, dan lainnya.
“Jika ada mubaligh dengan jutaan pengikut yang belum masuk dalam daftar itu, hal itu semata karena belum masuk dalam usulan,” katanya seperti dikutip padangmedia.com, Selasa (22/5) dari republika.co.id.
Seperti diketahui, Kemenag RI pekan lalu merilis daftar 200 nama-nama mubaligh yang direkomendasikan. Beberapa nama yang masuk adalah Ustaz Yusuf Mansur, KH Abdullah Gymnastiar, KH Cholil Nafis, KH Didin Hafidhuddin, Ustaz Hidayat Nur Wahid, Prof Mahfud MD, KH Said Agil Siraj, KH Nasaruddin Umar, Ustaz Arifin Ilham, Prof Quraish Shihab, Ustaz Irfan Syauqi Beik, Emha Ainun Najib, Alwi Shihab, dan Ustaz Adian Husaini dan lainnya. Namun, beberapa nama besar lainnya tidak masuk dalam daftar itu, termasuk nama Ustaz Abdul Somad yang banyak menarik perhatian umat belakangan ini.
Sementara itu, menurut Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, pro kontra terkait rilis nama-nama mubaligh tersebut disebabkan karena kultur Islam suni di Indonesia tidak bisa distrukturkan, terutama dalam hal dakwah. Islam suni Indonesia, kata Jimly, tidak punya hirarki lantaran berasal dari umat, bukan dari negara atau pemerintah.
Kalaupun akan ada rilis nama-nama, menurut mantan Ketua Mahkamah Kontitusi itu, sebaiknya hanya untuk kebutuhan pendataan atau database untuk kepentingan administrasi. Pendataan hanya untuk konsumsi Kemenag dan bukan dipublikasikan. Negara harus bisa mengetahui berapa jumlah ulama, spesialisasi ulama, tingkat pendidikan ulama dan lainnya. (rin/*)
