PADANG- Strategi pemulihan ekonomi harus berjalan maksimal agar Indonesia lepas dari jebakan perangkap pendapatan menengah (middle income trap). Pandemi Covid-19 telah memengaruhi pencapaian target lepas dari perangkap tersebut yang semula dipatok pada tahun 2035.
Demikian antara lain dipesankan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/4/2021). Suharso menyampaikan pesan tersebut secara virtual dari Kota Bukittinggi, sementara Musrenbang berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang.
“Tahun 2020, Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara dengan pendapatan kelas menengah ke atas (upper middle income) dan memproyeksikan bisa lepas dari middle income trap pada 2035. Namun pandemi Covid-19 telah memengaruhi proyeksi tersebut,” kata Suharso.
Dia berharap, tahun 2021 akan terjadi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan terus bergerak naik. Jika kondisi itu bisa direalisasikan maka target lepas dari perangkap pendapatan kelas menengah optimistis tetap bisa dicapai.
Suharso memaparkan, akibat pandemi, Indonesia telah ketinggalan dalam memacu pencapaian proyeksi keluar dari perangkap tersebut. Upaya serius pemerintah saat ini, selain mempercepat pemberian vaksinasi kepada masyarakat, juga telah menyusun sejumlah strategi pemulihan ekonomi.
“Tentu saja, strategi itu harus segera dijalankan di tengah situasi pandemi yang masih berlangsung agar tidak tertinggal jauh dari proyeksi,” ujarnya.
Menurut Suharso, pemberian vaksin adalah untuk herd immunity. Saat ini sedang dipacu hingga tahun 2022 mendatang sudah tercapai.
Selanjutnya, akan menjadi kunci bagi kebangkitan ekonomi, dengan menjalankan sepuluh fokus pembangunan utama. Menurutnya, fokus tersebut adalah industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastrukrur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi pendidikan dan keterampailan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi kesehatan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Kementerian Dalam Negeri, Hamdani mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk melakukan penyesuaian alokasi APBD.
Hal tersebut bisa dilakukan bila diperlukan, untuk memfokuskan percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, juga mendorong sinergitas dan penguatan kerja sama antar pemerintah daerah, dukungan dari APBN
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam sambutannya mengungkapkan pemulihan ekomomi dan reformasi struktural membutuhkan perencanaan yang matang di tengah situasi pandemi saat ini.
Mahyeldi memaparkan, upaya pemulihan ekonomi ke depan antara lain akan dilakukan dengan cara fokus kepada peningkatan pendapatan dan nilai tambah produk pertanian. Kemudian juga meningkatkan dukungan dan peran perbankan untuk mendorong dan mengembangkan UMKM.
“Selain itu, juga memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian dari lahan tidur menjadi lahan produktif dan sebagainya,” kata Mahyeldi.
Dia berharap, seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dapat memberikan kontribusi positif terhadap strategi yang telah disusun untuk percepatan pemulihan ekonomi. (Febry/*)
