JAKARTA- Masa tanggap darurat pascabencana gempa M6,1 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat telah berakhir. Saat ini pemerintah daerah setempat menetapkan status tanggap darurat ke pemulihan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.240 rumah terverifikasi rusak berat akibat gempa yang terjadi Jumat (25/2/2022) lalu itu.
“Status tanggap darurat diakhiri, beralih ke status transisi darurat pemulihan berdasarkan SK Bupati. Status ini ditetapkan selama 90 hari terhitung 11 Maret sampai 8 Juni 2022,” kata Muhari mengutip siaran pers yang diterima pagi ini (Jumat, 11/3).
Dia menjelaskan, pada periode transisi tersebut, sistem komando penanganan darurat tetap melaksanakan fungsinya kepada warga terdampak. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pengendalian terhadap sumber ancaman bencana atau pun perlindungan kelompok rentan.
Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital, perbaikan awal sosial-ekonomi masyarakat korban dan pengungsi. Pemerintah setempat juga tetap melakukan kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana.
Pemerintah daerah mulai membangun hunian sementara (huntara) sebanyak 25 unit. Huntara tersebut berada di Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Pembangunan itu didukung oleh Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Pasaman Barat dan TNI.
Sebelumnya, Kabupaten Pasaman Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai dari 25 Februari 2022 hingga berakhir pada 10 Maret 2022.
Sementara itu, berdasarkan perkembangan data terkini di Pasaman Barat pada Jumat (11/3), pukul 06.30 WIB, tercatat total rumah rusak mencapai 2.993 unit. Rinciannya, rumah rusak berat (RB) 1.240 unit, rusak sedang (RS) 703 unit dan rusak ringan (RR) 1.050 unit.
Kerusakan lain yaitu pada fasilitas pendidikan dengan rincian RB 19 unit, RS 14 unit dan RR 42 unit. Fasilitas kesehatan tercatat RB 6 unit, RS 5 unit dan RR 7 unit. Kemudian fasilitas tempat ibadah RB 22 unit, RS 7 unit dan RR 11 unit, serta fasilitas kantor pemerintah tercatat RS 9 unit dan RR 29 unit.
Pada masa transisi, masih memberikan pelayanan kepada warga terdampak karena sebanyak 3.979 orang masih mengungsi. Dinas kesehatan setempat secara rutin melakukan pengecekan kesehatan kepada pengungsi yang masih berada di pos pengungsian, seperti di Nagari Kajai.
“BNPB terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah pada masa transisi ini, seperti sinkronisasi data kerusakan rumah dan fasilitas terdampak lainnya,” tutup Muhari. */Febry
