PADANG – Penyampaian KUA PPAS APBD 2016 merupakan bagian penyusunan perencanaan anggaran yang penting dan digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2016.Pada penyampaian pandangan akhir Fraksi seluruh Fraksi DPRD Padang menerima,dan 99 persen menyatakan sepakat dengan usulan KUA PPAS 2016,namun ada sejumlah catatan.
Djunaidiy Hendry anggota dewan dari Fraksi PKS mengatakan Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan tingkat kemandirian saerah. Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu Daerah maka semakin baik pertumbuhan daerah tersebut. Menurutnya Kota Padang dua tahun belakangan pencapaian PAD Kota Padang masih jauh dari target.
“Hal ini menggambarkan belum tumbuhnya secara maksimal. Diminta Pemko Padang agar menggelola pajak dan retribusi daerah secara maksimal,”ujarnya.
Hal senada disampaikan Musni Zaen dari Fraksi Gerindra. Ia mengatakan perlu pengawasan dalam penyusunan APBD agar nantinya sesuai dengan Program RPJMD. Selain itu Pemko masih lemah dalam penggelolaan pajak dan retribusi daerah.
“Kita menilai pencapaian pendapatan asli daerah ( PAD) belum sesuai dengan target. Pemko Padang harus bisa meningkatkan efektifitas, pengawasan pajak dan retribusi daerah sehingga ke depannya tidak ada lagi kebocoran dan kecurangan di lapangan,”jelasnya.
Fraksi Demokrat, Gustin Pramona meminta Pemko Padang agar meningkatkan penggelolaan potensi pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra usai rapat paripurna penyampaian pandangan akhir KUA PPAS 2016. “Seluruh Fraksi DPRD Padang menerima, meskipun beberapa fraksi membeberikan catatan. Catatan diberikan karena belum puas dengan kinerja Pemko Padang dalam mengelola PAD,” ungkap Wahyu.(baim)
