Mahyeldi : Butuh Investasi untuk Percepatan Pembangunan Sumbar
  • Home
  • Berita
  • Mahyeldi : Butuh Investasi untuk Percepatan Pembangunan Sumbar

Mahyeldi : Butuh Investasi untuk Percepatan Pembangunan Sumbar

Image

JAKARTA  –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  mendorong percepatan pembangunan Sumatera Barat. Mendagri mengajak dan mengingatkan agar semua komponen daerah melakukan percepatan pembangunan di daerahhya melalui kerjasama dengan pihak ketiga mupun para perantau dalam bentuk investasi kegiatan pembangunan daerah.

“Kita senang dengan dorongan Mendagri. Tapi Mendagri menyadari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumatera Barat dan kondisi APBN sangat terbatas. Maka dalam memacu percepatan pembangunan daerah perlu menumbuhkan investasi pihak ketiga,” ungkap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah seusai pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di ruang kerjanya Kemendagri Jakarta, Senin (19/4/2021).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri, Kapuspen, Kepala Biro Perencanaan Kemendagri dan Kepala Bappeda Sumbar, Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Pemprov Sumbar.

Selain itu kata ahyeldi, Mendagri mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan keamanan, kenyaman serta stabilitas penyelenggaraan daerah, sehingga ada rasa aman ini akan menumbuh orang mau datang berinvestasi di Sumatera Barat.

Mahyeldi juga ungkapkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpillih Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan tetap dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021, namun mengingat ada peringatan Hari Otonomi Daerah pelantikan akan dilakukan setelah kegiatan tersebut

“Mendagri juga sampaikan karena tanggal 26 April merupakan peringatan hari Otonomi Daerah, maka pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih Solok dan Solok Selatan tidak dilakukan pada pagi hari, akan tetapi boleh setelah acara peringatan otonomi daerah tersebut,” ujarnya.

Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan akan ada kunjungan Mendagri dan rombongan ke Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan sinegritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (nit/*)

Berita Terkait

Leave a Reply