PADANG – Puluhan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) dan IAIN Imam Bonjol dengan mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pembebasan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (31/8) sore di halaman gedung DPRD Provinsi Sumbar. Aksi tersebut dilakukan mahasiswa dalam rangka refleksi 70 tahun kemerdekaan RI.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Provinsi Sumbar, para mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pembebasan itu melakukan aksi longmarch mulai dari kampus UNP Jalan Air Tawar dengan membentangkan beberapa spanduk dan poster yang bertuliskan ‘2015 Indonesia semakin terjual dan menderita’, ‘Syariah dan Khilafah Harga Mati’, ‘Ayo Kerja Semboyan Bohong’ dan ‘Rakyat Sengsara Rezim Jokowi Bahagia’, serta ‘SDA Bukan untuk Kaum Imprealisme Asing Tapi Dikelola Negara untuk Pemiliknya (Rakyat)’.
Koordinator aksi, Ramlan Al-Fatih dalam orasinya mengatakan bahwa Negara Indonesia telah berumur 70 tahun. Namun, secara non fisik bangsa dan negara ini belum merdeka. Pasalnya, di tahun 2015, Indonesia semakin terjual. Terbukti dengan masih dipertahankannya UU Migas, UU Kelistrikan, UU SDA, UU Penanaman Modal yang memberikan jalan bagi penjajah untuk kembali merampok kekayaan alam Indonesia atas nama perdagangan bebas, investasi, pasar bebas, privatisasi dan hutang luar negeri.
Rakyat Indonesia juga semakin menderita, terbukti dengan meningkatnya angka kemiskinan, PHK besar-besaran, meningkatnya harga BBM, melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang dollar AS.
“Kemerdekaan dalam demokrasi hanya untuk kepentingan kapital dan pemilik modal,” ujarnya.
Selain itu, kemerdekaan negara Indonesia hanya indah di sampul depan demokrasi dan angan-angan kosong hasil kamuflase para penjajah dan anteknya. Gerakan Mahasiswa Pembebasan sebagai gerakan mahasiswa intelektual dengan Islam sebagai ideologi dan solusi dalam memandang setiap problematika umat wajib menyatakan perlawanan terhadap tirani demokrasi dan rezim pengusungnya.
Sehubungan dengan hal itu, Gema Pembebasan menyatakan sikap, di antaranya menolak kemerdekaan semua ala demokrasi-sekuler, menolak segala kebijakan yang sejati menguntungkan kapitalis dan merugikan rakyat, ganti rezim dan ganti sistem yang faktanya telah menjadikan negeri ini santapan mewah bagi para kapital ke arah revolusi islam.
Para mahasiswa juga mengajak seluruh elemen rakyat untuk melawan dan menghancurkan sehancur-hancurnya sistem politik demokrasi yang diterapkan di negeri ini dan kembali menerapkan sistem politik yang terpencar dari kesempurnaan ideologi Islam. Sebuah sistem yang berasal dari zat yang Maha Agung, sistem politik Islam dalam bingkai ketatanegaraan/pemerintahan Islam, yaitu daulah khilafah rasyidah’ala minhajin nubuwwah.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim didampingi beberapa anggota DPRD Sumbar lainnya mengatakan bahwa dengan mekanisme yang ada, DPRD Sumbar akan menyalurkan aspirasi dan tuntutan aksi mahasiswa ke DPR RI dan pihak yang terkait. Namun demikian, DPRD Sumbar meminta aksi unjuk rasa ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif. (baim)
