PADANG – Seiring berlangsungnya rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Kamis (16/8), sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa. Aksi itu digelar mahasiswa di halaman gedung DPRD Sumatera Barat, menuntut janji pemerintah.
Mahasiswa menuntut pemerintah tidak mempolitisasi Pertamina dan PLN yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Mahasiswa juga menuntut pemerintah mengembalikan sumber daya alam yang dikuasai negara asing ke tangan Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan energi.
Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan agar serius memperhatikan petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mahasiswa juga menuntut pemerintah menjamin masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama tanpa ada perbedaan.
Dalam tuntutan yang disampaikan oleh Ketua BEM KM Universitas Andalas, Faizil itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah melakukan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat terkait tarif listrik dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi mahasiswa ini disambut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano dan anggota DPRD Erman Mawardi. Kepada mahasiswa, Erman Mawardi menyatakan, DPRD menampung aspirasi dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut. Dia berjanji akan meneruskan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan kami tampung untuk disampaikan ke pemerintah pusat secara kelembagaan. Tuntutan mahasiswa merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano kemudian mengajak mahasiswa masuk ke ruang sidang utama untuk menyaksikan rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo. (fdc)
