PADANG – Harapan untuk peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Sumatera Barat mengemuka dari Badan Perencana Daerah (Bappeda). Itu terungkap saat silaturrahmi Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, Senin (7/5).
“Sumbar punya 10 program prioritas. Terlalu banyak kata orang Bappenas karena dana bakal terbagi lantaran prioritas tersebar. Terlebih sekarang ini ‘semangatnya dibagi’ , semua merasa harus mendapat prioritas. Padahal di pusat pun kita dibatasi,” ujar Hansastri kepada Leonardy.
Hansastri mengungkapkan, saat ini APBD Sumbar dibebani oleh kebijakan pemindahan wewenang SMA/SMK ke provinsi. Kebijakan itu menyebabkan beban kepada APBD sekitar Rp100 miliar per bulan. Dengan kondisi itu, belanja non fisik saja sudah mencapai Rp4,026 triliun.
Untuk tahun 2019, direncanakan belanja langsung Rp4,626 triliun, usulan SKPD Rp3,1 triliun. Dari musrenbang, ada usulan baru Rp1,7 triliun yang berarti dibutuhkan anggaran Rp9,4 triliun untuk 2019.
“Kami butuh dorongan dari wakil kami di DPD untuk memperjuangkan kekurangannya agar APBD Sumbar meningkat signifikan. DAK buat Sumbar perlu diperjuangkan peningkatannya nih bang,” ujarnya kepada Leonardy.
Menanggapi harapan Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, SE. Ak, MM ini, Leonardy menilai APBD Sumbar Rp6,6 triliun telah terpakai untuk non fisik Rp4,026 triliun. Artinya, hanya Rp2,57 triliun yang digunakan untuk pembangunan fisik. Itupun diperebutkan berbagai SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar.
Untuk itu, dia menegaskan bakal melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memperbesar dana transfer ke daerah. Peningkatan DAK perlu diakukan agar berbagai proyek yang jika didanai APBD bakal memakan waktu yang panjang, dengan dukungan DAK dapat diselesaikan lebih cepat.
“Cuma dari rapat tentang DAK ini di kantor gubenur akhir Desember lalu didapatkan kenyataan kebutuhan Rp160 miliar dibantu Rp15 miliar. Sepertinya perlu memperjuangkannya lebih intens lagi. Daerah pun hendaknya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memperkuatnya,” ujar pria yang akrab dipanggil Leo ini.
Selain mengupayakan dana dari pusat, Leo mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan bagi laba dari penyertaan modal daerah dan dari BUMD perlu diupayakan.
Diapun tegas menyatakan, BUMD seperti Grafika dan Balairung yang tidak mampu memberikan laba buat peningkatan PAD mungkin ada baiknya pengkajian serius. Upaya pengembalian Balairung sebagai kantor perwakilan patut dipertimbangkan dengan syarat ketat demi mendatangkan pemasukan lebih tinggi terhadap PAD Sumbar.
“Jangan sesekali berfikir untuk menjual Hotel Balairung itu. Tempatkan para profesional yang berdedikasi, mau berbuat bagi Sumbar untuk mengurusnya,” pungkasnya. (rin/*)
