BUKITTINGGI – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa mengunjungi korban kebakaran Pasa Ateh, Bukittinggi, Senin (6/11). Leonardy dalam kunjungannya itu didampingi Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Trismon dan Ketua KADIN Bukittinggi Sadri MK, dan Kelompok Pedagang Yulius Rustam.
Saat berdialog dengan perwakilan pedagang, Leonardy meminta Pemko Bukittinggi untuk memperhatikan aspirasi warga yang menjadi korban bencana. Semuanya, baik yang tokonya terbakar maupun pedagang kaki lima terdampak bencana itu. Di sisi lain, pedagang pun hendaknya mau mendengarkan pertimbangan pemerintahnya.
Leonardy berharap relokasi dapat diselesaikan secepatnya. Leo berpendapat, daripada membuat pagar dan mengeluarkan dana besar untuk memagari lokasi bencana, lebih baik menyegerakan tempat penampungan dan membuat bertahap sesuai anggaran tersedia. Setelah itu baru dipagar.
“Lokasi kejadian dipagar, sementara tempat relokasinya belum mencapai kata sepakat. Saat ini sejumlah pedagang kembali beraktifitas. Bisa diartikan itu tanda perlawanan. Mari kita hargai hak mereka,” ujarnya lagi.
Untuk teknisnya, ia mempersilahkan Pemko mengelola bersama tim yang dibentuk untuk itu. Namun, aspirasi pedagang korban bencana harus didengarkan pula. Ia juga mengingatkan penegasan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa pasar harus dibangun oleh pemerintah. Selain moderen, pasar harus bisa menampung semua pedagang, baik yang tokonya terbakar sekitar 723 unit dan pedagang kaki lima yang ikut terkena dampaknya sekitar 500 lebih. Total sekira 1.223 lebih.
“Citra Bukittinggi sebagai kota wisata memang jadi pertaruhan. Di sinilah perlunya pemko memberi jaminan pasar dibangun dengan memperhatikan kepentingan semuanya dan tetap mempertahankannya sebagai pasar rakyat yang dibuat dengan konsep moderen,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Trismon menyebutkan, kedatangan anggota DPD cukup signifikan untuk mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan pasar tersebut. Karena, Pemko Bukittinggi tak akan sanggup membangun dalam waktu cepat jika hanya menggunakan APBD Bukittinggi.
“Kita berharap Bang Leo dan kawan-kawan di DPD, DPR/MPR bisa mendorong dan menggawangi aspirasi korban bencana di pemerintah pusat,” harapnya.
Terkait adanya suara-suara keras dari sebagian warga menyikapi respon Pemko dalam penanganan pasca bencana dinilai Trismon sebagai hal yang wajar. Korban kebakaran tentu ingin segera ditangani, namun pemerintah harus menyikapinya sesuai aturan yang berlaku. (rin/*)
