PADANG- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Terminal Angkutan Tipe A Anak Aia, Kota Padang, Selasa (23/9/2025). Dalam kunjungan itu DPRD mendorong agar terminal tersebut dapat difungsikan secara optimal agar tidak ada lagi terminal bayangan di dalam kota.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra dalam kunjungan itu menilai, secara sarana fasilitas, terminal Tipe A Anak Aia sudah memadai. Namun hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal baik untuk Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) maupun Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
“DPRD provinsi mendorong agar terminal Anak Aia ini difungsikan secara optimal untuk mengatasi persoalan lalu lintas di dalam kota agar lebih tertib. Secara kondisi bangunan dan sarana fasilitas, terminal Anak Aia sudah sangat memadai tinggal bagaimana agar bisa difungsikan secara maksimal,” kata Doni.
Doni mengingatkan, pembangunan termina Tipe A Anak Aia menelan biaya sangat besar, Jika tidak dimanfaatkan maka anggaran puluhan miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan terminal tersebut akan menjadi sia-sia. Diketahui, total anggaran untuk pembangunan terminal tersebut mencapai Rp92 miliar, dibangun sejak tahun 2018 dan selesai tahun 2023.
Dia menegaskan, persoalan kemacetan lalu lintas di dalam kota Padang salah satunya disebabkan munculnya terminal bayangan di sejumlah ruas jalan. Kondisi itu selain menimbulkan kemacetan juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Bisa dilihat di sepanjang jalan Dr. Hamka di depan kampus UNP hingga ke Jalan Adinegoro Tabing banyak bus angkutan umum yang “ngetem” dan menaikkan atau menurunkan penumpang di ruas jalan tersebut sehingga memicu tersendatnya arus lalu lintas.
“Untuk itu kami mendorong agar terminal ini segera difungsikan, kendala yang dihadapi hendaknya dicarikan solusi agar bus angkutan penumpang dapat masuk ke terminal,” ujarnya.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat Deddy Gusman melalui Kasubag Tata Usaha BPTD Kelas II, Hendri menerima kedatangan Komisi IV DPRD Sumatera Barat tersebut menyebutkan, pembangunan Terminal Anak Aia menelan biaya Rp92 miliar dengan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembangunan dimulai tahun 2018 dan selesai tahun 2023.
“Kendala yang dihadapi saat ini antara lain karena akses jalan yang belum memadai sehingga menyulitkan bus AKDP dan AKAP, kondisi ini yang membuat bus-bus penumpang lebih memilih mangkal di sepanjang jalan,” ujarnya.
Dia memaparkan, untuk keluar masuk terminal dibutuhkan jalan dua jalur dengan lebar 24 meter sementara saat ini lebar jalan hanya 6 meter. Untuk pelebaran jalan dia berharap Pemerintah Kota Padang melakukan pembebasan lahan sehingga Terminal Anak Aia dapat difungsikan secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Hendra Halim dalam kunjungan itu mengungkapkan informasi bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional bersedia membangun jalan tersebut. Namun tentunya lahan yang akan dibangun harus bebas, dan itu kewenangannya ada di Pemko Padang.
“Hendaknya persoalan ini dikoordinasikan dengan baik antara Pemko Padang, Pemprov dan pihak balai untuk bisa melakukan pembebasan lahan agar akses ke terminal ini bisa memadai sehingga bisa difungsikan secara optimal,” sarannya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, Ketua Komisi IV Doni Harsiva Yandra didamping Wakil Ketua Komisi, Erick Hamdani. Selain itu juga diikuti oleh beberapa orang anggota Komisi IV antara lain Hendra Halim, Bakri Bakar, Gino Irwan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Dedy Diantolani. F
