PADANG – Kedua Pasangan Calon gubernur – wakil gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim – Fauzi Bahar (nomor urut 1) dan Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP – NA) saling klaim tidak akan menjadi “gubernur Parpol” jika terpilih dalam pemilihan nanti. MK-FB dan IP-NA sama-sama menegaskan akan menjadi gubernur rakyat, bukan mengurus partai.
Hal itu mengemuka dalam sesi ke enam debat publik terakhir Paslon gubernur- wakil gubernur yan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/11) malam. Debat berlangsung di Pangeran Beach Hotel, Padang.
Dalam kesempatan memberikan pertanyaan, Paslon nomor urut 2 IP – NA bertanya kepada Paslon nomor urut 1 MK – FB mengenai persoalan berbagi kepada seluruh Parpol baik pengusung maupun pendukung. Juga bagaimana membagi waktu sebagai pimpinan parpol dan sebagai kepala daerah.
MK – FB menjawab bahwa meskipun diusung dan didukung oleh banyak Parpol, mereka mengaku tidak akan bisa diintervensi Parpol.
“Ini merupakan komitmen dan Parpol pengusung sudah komit,” kata Muslim.
Seperti diketahui, Paslon MK-FB diusung oleh empat parpol yaitu PAN, Hanura, Nasdem dan PDIP. Beberapa Parpol lain juga ikut menjadi pendukung.
Sementara Fauzi Bahar, menjawab pertanyaan bagaimana membagi waktu sebagai ketua Parpol meyakinkan bahwa urusan pemerintahan dan urusan Parpol tidak akan dicampuradukkan. Ia justru menuding Irwan Prayitno- lah yang menjadi gubernur Parpol.
Menanggapi tudingan itu, Irwan Prayitno dengan bijak menjawab bahwa ia bukanlah pengurus Parpol seperti halnya Fauzi Bahar yang merupakan ketua Parpol. Saat ia terpilih menjadi gubernur periode sebelumnya, ia sudah menjadi gubernur untuk rakyat.
“Ketika saya terpilih periode lalu, PKS telah “mewakafkan” saya kepada masyarakat Sumatera Barat dan saya tidak lagi mengurus Parpol tetapi saya mengurus rakyat Sumatera Barat,” katanya.
Paslon IP-NA diusung oleh dua Parpol, yaitu Gerindra dan PKS. Dengan hanya diusung dua Parpol, Nasrul Abit menyatakan jika terpilih nanti, pemerintahannya tidak akan diintervensi oleh banyak kepentingan sehingga bisa fokus mengurus rakyat dan pembangunan daerah.
Debat publik terakhir ini dipandu oleh pakar hukum Universitas Andalas Charles Simamora. Debat ini merupakan yang terakhir dari tiga kali debat publik yang diagendakan KPU dengan tema “Hukum, pemerintahan dan reformasi birokrasi”. (feb)
