SOLOK – Kedua Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sama-sama berjanji akan menjaga harmonisasi dengan para bupati/walikota. Mereka juga menyatakan komitmen tidak akan pecah kongsi dengan pasangannya.
Hal itu diungkapkan kedua Paslon gubernur dan wakil gubernur Sumbar dalam dialog ang digelar Forum Editor Sumbar (Feds) dengan KPU Sumatera Barat, Rabu (11/11) di gedung Kubuang Nan TigoBaleh di perbatasan Kota dan Kabupaten Solok. Tema dialog membedah visi misi Paslon gubernur dan wakil gubernur kali ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam dialog yang disiarkan RRI Pro1 Padang dan Classy FM serta siaran tunda di Padang TV itu, Cagub nomor urut 1, Muslim Kasim, menyatakan bahwa harmonisasi antar lembaga atau antara kepala daerah dengan wakilnya sangat tergantung dengan kemampuan manajerial dari kepala daerah.
“Figur sentral tentu tetap di tangan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota. Jika figur sentralnya tidak pas memposisikan para wakilnya, tentu akan muncul masalah dan akhirnya disharmoni tak terhindarkan,” kata Muslim Kasim yang tampil dilengkapi sarung yang tersandang di pundak bersama wakilnya.
Sementara, Cagub nomor urut 2, Irwan Prayitno menyatakan bahwa persoalan disharmoni dalam penatakelolaan pemerintahan tidak merupakan hal yang berdiri sendiri. Selain soal payung hukum yang masih perlu penyempurnaan dalam relasi pusat-daerah, provinsi-kabupaten/kota, juga adanya pengaruh dari luar.
“Pengaruh eks tim sukses, ring-1 kepala daerah, partai politik pendukung dan pengusung dan sebagainya,” kata Irwan. Ia menyatakan bahwa pada lima tahun yang akan datang, membangun dalam kondisi yang harmonis antarlembaga antara kepala daerah dengan wakil atau antara gubernur dengan para kepala daerah kabupaten/kota adalah sebuah hal penting yang mesti dijadikan modal dalam menata kelola pemerintahan.
Anggota DPD RI dari Sumbar, Nofi Chandra menanggapi semua yang dilontarkan mengatakan bahwa sesungguhnya itulah yang kini juga sedang jadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah.
“Keharmonisan hubungan di daerah akan memungkinkan para senator dan anggota parlemen untuk bisa menangkap berbagai aspirasi yang muncul untukdiperjuangkan di Jakarta,” kata Nofi.
Sementara, bagi Cawagub Fauzi Bahar yang diminta oleh host Khairul Jasmi menanggapi bahwa jalan keluar apabila sampai pada kondisi disharmoni adalah kembali ke posisi masing-masing. “Kalau gubernur, bupati, walikota kembali ke posisinya tentu para wakilnya juga tahu diri kembali ke posisinya dan tahu posisinya di mana. Disharmoni terjadiapabila kita tidak tahu menempatkan diri,” kata mantan Walikota Padang ini.
Sedangkan bagi Nasrul Abit, kembali ke posisi itu artinya sudah terlanjur. Sedangkan menurut dia, itu tidak perlu terjadi kalau semua memahami aturan. “Taat azas, itu penting sekali. Bukankah sudah ada pembagian tugas yang jelas yang diatur oleh undang-undang dan peraturannya?” kata mantan Bupati Pesisir Selatan itu.
Dialog forum editor tersebut juga menghadirkan sejumlah nara sumber seperti mantan Gubernur Sumbar yang juga mantan Mendagri Gamawan Fauzi, komisioner KPU Sumbar, Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan, akademisi Dr Asrinaldi dan Prof Helmi, ketua tim sukses masing-masing Paslon dan lain-lain. (rin/*)
